Samarinda, Natmed.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan perencanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk tahun anggaran 2026.
Meski alokasi dana dari pusat menunjukkan tren menurun, pemerintah kota tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan pinggiran sebagai penunjang utama sektor perkebunan.
Kepala Bidang Perencanaan Bapenda Kota Samarinda Rachmad Hidayat mengatakan koordinasi lintas sektor tengah diperketat untuk memastikan setiap rupiah dari dana bagi hasil tersebut terserap secara optimal dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Rachmad merinci pembagian dana dari total pagu yang tersedia sebesar Rp1,2 miliar. Sektor infrastruktur jalan mendapatkan porsi paling besar dibandingkan sektor lainnya.
“Untuk sektor perkebunan, Rp127 juta dari total Rp1,2 miliar. Satu lagi di angka Rp119 juta. Yang paling besar itu di PU (Pekerjaan Umum), ada anggaran Rp988 juta, kemudian dari Ketahanan Pangan dan Pertanian itu Rp247 juta sekian,” ungkap Rachmad saat diwawancara awak media pada Selasa, 14 April 2026.
Pembagian proporsi ini, menurut Rachmad, memang disengaja untuk memperkuat aksesibilitas.
“Bisa dibilang 80 persen itu ke PU, sisanya 20 persen ke Ketapang (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian). Pihak PU sendiri kalau ditanya ya merasa kurang terus, tapi kita laksanakan sesuai dengan duit yang ada, seoptimal mungkin,” tambahnya.
Meskipun Samarinda dikenal sebagai kota jasa dan industri, potensi sawit rupanya masih tersebar di beberapa titik strategis, terutama di wilayah perbatasan. Infrastruktur jalan yang akan dibangun diharapkan mampu memperlancar arus transportasi hasil bumi.
“Kalau di Samarinda ini kebanyakan di daerah Palaran dan Samarinda Utara. Ini nanti PU yang menempatkan lokasinya di mana. Tadi kita hanya informasikan bahwa ada anggaran sekian untuk jalan penunjang sawit dan proses hilirisasi,” jelas Rachmad.
Mengenai teknis pembangunan, Rachmad menyebutkan dana tersebut mungkin hanya bisa mencakup panjang jalan yang terbatas namun krusial.
“Tadi kisarannya mereka (Dinas PU) sampaikan, meski belum resmi ya, kalau Rp988 juta itu kira-kira jadi sekitar 100 meteran jalan,” imbuhnya.
Selain itu, Rachmad mengaku tren DBH Sawit yang terus menurun sejak program ini diluncurkan pada tahun 2022-2023. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menyusun rencana aksi.
“Perkembangannya tiap tahun makin turun banget ya. Nanti kita bikinkan grafiknya biar kelihatan. Mungkin karena ikut harga pasar dunia atau ada pengaruh lain dari pusat,” kata Rachmad.
Ia menjelaskan daerah tidak memiliki kendali penuh atas angka tersebut karena semuanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Ini kan dari bagi hasil, dari PMK. Terkait perhitungannya, kertas kerjanya itu kenapa bisa turun, apakah karena rendemen sawitnya atau harga sawit yang memang turun, kita akan konsolidasi lagi ke pusat,” tegasnya.
Saat ini, Bapenda fokus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyelesaikan Rencana Kegiatan Penganggaran (RKP) serta Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).
“Poin utamanya segera bikin RKP, karena nanti tanggal 24 April itu bakal dikumpulkan dan dikonsolidasikan oleh Pemerintah Provinsi. Jadi sekarang kita lagi kejar-kejaran,” tutupnya.
