Samarinda, Natmed.id – Polemik mengenai redistribusi 49.742 kepesertaan BPJS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kaltim ke Kota Samarinda kian memanas.
Wali Kota Samarinda Andi Harun secara terbuka memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kaltim Jaya Mualimin.
Andi Harun meminta agar jajaran dinas terkait di tingkat provinsi mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi kepada publik. Ia menegaskan bahwa fakta di lapangan tidak bisa ditutup-tutupi dengan argumen yang lemah.
“Itu bohong! Saya minta Kadinkes jangan bohong,” tegas Andi Harun saat merespons pernyataan Kadinkes Kaltim Jaya Mualimin pada Sabtu, 11 April 2026.
Menanggapi klaim bahwa persoalan ini sudah dibahas sebelumnya, Andi Harun meluruskan bahwa pertemuan yang terjadi hanyalah satu arah. Menurutnya, sebuah kebijakan besar tidak bisa hanya disampaikan melalui diskusi singkat tanpa kesepakatan matang.
“Itu bukan pembahasan namanya. Hanya memberitahukan bahwa ia ingin mengambil langkah itu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan waktu antara pertemuan tersebut dengan siklus penganggaran daerah yang sudah terkunci sejak akhir tahun sebelumnya.
“APBD itu ditetapkan pada bulan November dan Desember, zoom-nya baru pada bulan Februari,” ungkapnya lagi.
Andi Harun merasa perlu meluruskan simpang siur informasi ini agar tidak menjadi bola liar yang merugikan masyarakat. Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang diucapkannya dalam forum terbuka.
“Saya meminta diadakan forum, Saya akan pertanggungjawabkan dari semua aspek. Saya kalau salah akan berusaha bilang salah. Saya juga tidak sempurna,” imbuhnya.
Ada kekhawatiran mendalam dari sisi pemerintah kota bahwa kebijakan ini berjalan tanpa pantauan penuh dari pimpinan tertinggi di Kalimantan Timur. Hal ini didasarkan pada penandatanganan dokumen yang dilakukan di tingkat sekretariat.
“Saya khawatir kalau Pak Gubernur tidak tahu kebijakan ini. Suratnya ditandatangani Sekda. Saya enggak yakin Gubernur tahu itu,” tuturnya.
Andi Harun berharap energi pemerintah tidak habis hanya untuk berdebat di media. Baginya, angka puluhan ribu warga yang terancam layanan kesehatannya jauh lebih penting daripada urusan ego antarinstansi.
“Gawangnya jangan digeser-geser. Jangan digeser soal Samarinda mampu tidak mampu. Jangan digeser soal berita hoaks. Kita punya jejaknya semua,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Ia kembali mengingatkan dampak fatal jika persoalan administratif ini tidak segera diselesaikan dengan kepala dingin dan objektivitas yang tinggi.
“Ini menyangkut urusan rakyat, urusan publik, kesampingkan perasaan-perasaan subjektif kita, bahas ini seobjektif mungkin,” pungkasnya.
Kini, perhatian tertuju pada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim untuk merespons tantangan forum terbuka tersebut guna memastikan nasib 49.742 jiwa penduduk Samarinda tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan.
