Politik

Irwan Fecho Minta Kader Demokrat Tetap Bersama Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

Teks: Bendahara Umum DPP Irwan Fecho Didampingi Plt Ketua DPD Demokrat Kaltim Bambang dan Kader Demokrat Baru Basri Rase Dalam Agenda Halalbihalal, Sabtu,11/4/26. (Natmed.id/Aminah)

Samarinda, Natmed.id – DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengonsolidasikan kekuatan politik menjelang musyawarah daerah (musda) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.

Konsolidasi itu terlihat dalam agenda halalbihalal dan pendidikan politik yang digelar di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Sabtu 11 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus, anggota Fraksi DPRD Kaltim, serta kader dari berbagai kabupaten dan kota. Di tengah suasana silaturahmi pasca-Lebaran, forum itu juga menjadi ruang penyampaian pesan politik internal partai.

Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menegaskan bahwa kader partai tidak boleh sibuk pada urusan organisasi semata, tetapi harus tetap hadir di tengah persoalan masyarakat yang kini menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian fiskal daerah.

Pendidikan politik rutin digelar untuk menjaga arah perjuangan partai sekaligus mengingatkan kader tentang posisi Demokrat sebagai partai yang harus dekat dengan rakyat. Ia menyebut keberadaan kader di lapangan jauh lebih penting dibanding sekadar aktivitas seremonial.

“Yang paling penting lagi, kita terus menyampaikan kepada seluruh kader untuk terus bersama rakyat, bantu rakyat, bersama rakyat,” ujarnya.

Pesan itu, kata Irwan, berlaku untuk seluruh tingkatan struktur partai. Mulai dari anggota DPRD, ketua DPC, pengurus provinsi, hingga kader di tingkat bawah diminta aktif mendengar keluhan warga dan ikut mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya minta anggota DPRD, ketua DPC, pengurus termasuk ketua DPD agar terus bersama rakyat Kaltim, bantu masyarakat Kaltim yang sedang susah sekarang,” katanya.

Irwan menyinggung kondisi daerah yang saat ini tidak mudah. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, ditambah ancaman penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), diperkirakan akan berdampak terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan maupun program pelayanan publik. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, dibutuhkan komunikasi yang baik antarlevel pemerintahan.

“Caranya berjenjang koordinasi dengan baik antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi kondisi kita saat ini ada efisiensi, pemangkasan DBH,” tegasnya.

Ia menilai Kaltim masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan. Persoalan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi kreatif, sistem transportasi, hingga tata ruang menjadi isu yang terus muncul dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk partai politik.

“Infrastruktur Kaltim, ekonomi kreatif, transportasi, tata ruang, banyak hal yang kita bisa bantu masyarakat,” ujarnya.

Irwan juga menepis anggapan bahwa partai hanya bisa bekerja jika memegang kekuasaan eksekutif. Menurutnya, meski Demokrat tidak memimpin pemerintahan provinsi, kontribusi tetap dapat dilakukan melalui jalur politik, legislasi, pengawasan, dan komunikasi antarlevel pemerintahan.

“Walaupun Demokrat tidak punya kepala daerah di pemerintah provinsi, tapi di ruang-ruangnya insyaallah tetap bisa bantu rakyat,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Demokrat Kaltim Bambang Soepriyadi menjelaskan agenda halalbihalal sengaja digabung dengan pendidikan politik agar lebih efektif. Dengan seluruh kader hadir dalam satu forum, partai bisa sekaligus menyampaikan arahan organisasi menjelang agenda musda.

“Selain halalbihalal, siangnya kita lanjutkan pendidikan politik karena mumpung seluruh kader se-Kaltim hadir, struktural, fraksi dan pengurus partai,” ujarnya.

Bambang menegaskan posisinya sebagai Plt hanya bersifat sementara sampai musda terlaksana dan ketua definitif terpilih. Ia menyebut salah satu tugas utamanya saat ini adalah memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan organisasi tetap solid.

“Dalam waktu dekat akan ada musda di bulan Mei. Tugas saya sampai mengantarkan ketua DPD terpilih saja,” katanya.

Saat ditanya soal kemungkinan maju sebagai calon ketua definitif, Bambang mengaku membuka peluang tersebut. Ia menyebut telah menjalin komunikasi dengan sejumlah ketua DPC sebagai bagian dari proses politik internal.

“Kalau saya sendiri insyaallah maju. Saya sudah komunikasi dengan ketua-ketua DPC,” ujarnya.

Related posts

Tahun 2019 SiLPA/SiKPA Mencapai Rp 181,57 Miliar

natmed

Andi Harun Sebut Politik Hutang Budi Dana Kampanye Berbahaya Bagi Pemimpin

Irawati

Puluhan Suspek Campak Muncul di Samarinda, DPRD Minta Sosialisasi Imunisasi Ditingkatkan

Aminah