Samarinda, Natmed.id – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari legislatif.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Helmi Abdullah menyatakan bahwa meskipun program ini telah berjalan, kecepatan eksekusinya masih perlu dipacu agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.
Helmi mengungkapkan kekhawatirannya terkait cakupan program yang belum menyentuh seluruh target sasaran. Dari pemetaan yang dilakukan terhadap puluhan titik sekolah di Samarinda, realisasinya dinilai masih berada di zona kuning.
“Berdasarkan data yang masuk ke meja kami, progres MBG di Samarinda saat ini baru mencapai kisaran 50 hingga 60 persen. Artinya, dari sekitar 84 titik sekolah yang sudah dipetakan, masih ada lubang besar sekitar 40 persen yang belum terjamah. Kita tidak bisa bekerja dengan ritme biasa jika ingin mengejar ketertinggalan ini,” ungkap Helmi saat memberikan pernyataan kepada awak media pada Rabu, 1 April 2026.
Helmi secara terbuka mengkritik kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang responsif dalam mendukung kelancaran program nasional ini. Menurutnya, hambatan administratif dan lambatnya koordinasi menjadi penghalang utama yang seharusnya bisa dihindari.
“Saya ingatkan kembali, ini adalah program prioritas Presiden yang harus didukung penuh tanpa syarat. Jangan sampai ego sektoral atau kemalasan birokrasi mengorbankan hak anak-anak kita untuk mendapatkan asupan gizi yang layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Helmi menekankan bahwa pemerataan distribusi program sangat krusial untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Ia memberikan tenggat waktu yang jelas bagi pemerintah kota agar seluruh target sasaran dapat terpenuhi tanpa kecuali.
“Harapan kami sangat jelas, pada akhir tahun 2026 nanti, seluruh sekolah dari 84 titik tersebut harus sudah terakomodasi 100 persen. Kita harus mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Jangan sampai orang tua murid bertanya-tanya mengapa sekolah di sebelah sudah dapat makan gratis, sementara sekolah anaknya belum,” tambah Helmi.
Bagi Helmi, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Samarinda.
Menurutnya, ini bukan hanya soal membagikan makanan setiap hari, tapi ini adalah langkah konkret menyiapkan Generasi Emas. Jika asupan gizi tidak merata sekarang, masyarakat akan akan merugi.
“Saya meminta wali kota untuk mengevaluasi jajarannya yang tidak mampu berlari cepat mengimbangi instruksi pusat ini. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar rapat koordinasi tanpa hasil,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal ketat penggunaan anggaran dan distribusi logistik program ini agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat nutrisi bagi seluruh siswa di Kota Tepian.
