Samarinda, Natmed.id – Menghadapi dinamika fiskal yang penuh tantangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan reposisi strategi pembangunan dengan tidak lagi hanya bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memaparkan visi baru pemerintah dalam merangkul sektor swasta melalui sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan penyediaan platform investasi yang matang bagi para pemodal.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan ruang fiskal tidak menjadi penghambat bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat di Benua Etam.
Selama ini, program CSR perusahaan seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa penyelarasan dengan target makro daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim sedang merancang sistem kerja sama yang lebih terstruktur.
“Oleh karena itu, kita akan menyusun sebuah menu program pembangunan yang konkret. Menu ini akan berisi daftar proyek prioritas yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk didanai melalui dana CSR mereka,” jelasnya saat wawancara pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dengan skema ini, Sri Wahyuni menekankan bahwa perusahaan tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan secara acak, melainkan terlibat langsung dalam menambal celah pembangunan (gap) yang ada.
“Tujuannya adalah agar pembangunan di lapangan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat sekitar operasional perusahaan,” tambahnya.
Selain mengoptimalkan dana sosial, Pemprov Kaltim juga berupaya menarik investasi langsung (Foreign & Domestic Direct Investment) dengan cara-cara yang lebih profesional dan siap pakai. Salah satu instrumen kunci yang kini tengah digodok adalah dokumen Investment Project Ready to Offer (iPRO).
“Kita tidak ingin hanya sekadar menawarkan potensi, tapi kita menawarkan solusi investasi yang sudah matang. Kami sedang menyiapkan dokumen iPRO, di mana proyek-proyek investasi sudah dilengkapi dengan kajian yang mendalam dan legalitas yang jelas sehingga siap ditawarkan ke investor global. Salah satu yang menjadi prioritas saat ini berada di wilayah Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Kehadiran dokumen iPRO ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu bagi calon investor karena semua informasi krusial terkait kelayakan proyek telah disediakan secara transparan oleh pemerintah.
Strategi pendanaan non-APBD ini dipandang sebagai solusi cerdas di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang ditempuh pemerintah provinsi. Sri Wahyuni menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
“Kita harus sangat kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, baik melalui investasi langsung maupun dana tanggung jawab sosial, adalah jalan keluar terbaik untuk menjaga gerak pembangunan tetap progresif meskipun kita sedang melakukan penghematan anggaran,” tegasnya.
Dengan mengintegrasikan kontribusi swasta ke dalam perencanaan daerah, Pemprov Kaltim berupaya menciptakan iklim pembangunan yang inklusif.
Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan daya saing Kalimantan Timur di mata investor sebagai daerah yang memiliki tata kelola investasi yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
