Samarinda, Natmed.id – Isu percepatan pergantian Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara kian mengemuka di ruang publik. Namun di tengah dinamika tersebut, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mengetahui proses yang tengah berjalan, termasuk tahapan seleksi calon pengganti.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam proses penentuan pimpinan bank daerah tersebut.
“Kita tidak tahu, kita memang tidak dilibatkan, karena kita bukan pemilik saham,” ujarnya, Kamis 26 Maret 2026
Selama ini DPRD hanya terlibat dalam aspek penganggaran, terutama dalam persetujuan penyertaan modal daerah. Sementara untuk keputusan strategis seperti penunjukan direksi sepenuhnya berada di tangan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Kalau penambahan modal itu pasti lewat DPRD. Tapi dalam RUPS saja kita tidak pernah ikut, dengan alasan karena kita tidak punya saham,” jelasnya.
Kondisi tersebut sebenarnya menimbulkan kontradiksi, di satu sisi DPRD memiliki peran dalam menyetujui penyertaan modal daerah, namun di sisi lain tidak memiliki akses terhadap forum strategis perusahaan.
“Harusnya pimpinan DPR atau komisi yang membidangi bisa diundang. Walaupun tidak ikut dalam keputusan, paling tidak bisa memberikan pendapat,” katanya.
Ia bahkan mengaku hingga saat ini DPRD tidak pernah menerima undangan resmi dalam forum RUPS Bankaltimtara.
“Saya tidak bisa bilang tidak pernah dilibatkan, tapi memang tidak pernah diundang,” tegasnya.
Lebih lanjut, proses seleksi direksi sebenarnya telah berjalan melalui mekanisme yang ditangani tim khusus yang dibentuk pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita memang tidak dilibatkan, karena ada tim yang dibentuk oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah tapi juga OJK. Mereka yang melakukan pengujian, termasuk syarat-syarat seperti sertifikasi manajemen risiko level 7 untuk direksi,” ujarnya.
Keputusan akhir terkait pergantian Dirut tetap berada di forum RUPS yang terdiri dari pemegang saham, yakni pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan informasi yang beredar, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud disebut tengah mempercepat proses pergantian Dirut Bankaltimtara yang saat ini dijabat Muhammad Yamin.
Proses seleksi calon pengganti disebut telah melalui tahapan uji kemampuan dan kepatutan di OJK. Dua nama yang dikabarkan lolos adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.
Padahal, Muhammad Yamin saat ini masih menjabat untuk periode kedua 2024–2028 setelah kembali dikukuhkan melalui RUPS pada 5 April 2024. Artinya, masa jabatannya masih tersisa sekitar dua tahun.
Hasanuddin juga menyebut, proses pergantian ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, meski baru mencuat ke publik saat ini.
“Sudah lama, cuma prosesnya baru sekarang kelihatan,” ungkapnya.
Di sisi lain, sejumlah jabatan strategis di internal Bankaltimtara saat ini masih kosong atau diisi pelaksana tugas (Plt), seperti direktur kredit, direktur operasional, hingga komisaris.
“Sekarang yang kosong ada direktur kredit, direktur operasional. Itu masih Plt. Komisaris juga masih Plt,” katanya.
Ia juga tidak menampik kemungkinan bahwa dinamika pergantian ini berkaitan dengan kasus dugaan kredit fiktif yang sebelumnya mencuat di Kalimantan Utara.
Meski demikian, DPRD tidak memiliki informasi detail terkait kasus tersebut karena tidak dilibatkan dalam proses penanganannya.
DPRD Kaltim pun berharap ke depan ada keterbukaan informasi dan komunikasi yang lebih baik antara manajemen Bankaltimtara dan lembaga legislatif, mengingat bank tersebut juga mengelola dana publik melalui penyertaan modal daerah.
“Kalaupun kita hadir, kita hadir. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Dan kita hadir pun dengan biaya sendiri, bukan dari bank,” pungkasnya.
