Samarinda, Natmed.id – Transformasi digital dalam penyampaian informasi publik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui pengadaan videotron mendapatkan catatan kritis dari praktisi periklanan lokal.
Meski niat pemerintah untuk memodernisasi sarana sosialisasi diapresiasi, namun teknis penempatan titik media luar ruang tersebut dinilai tidak strategis sehingga fungsi utamanya sebagai media penyampai pesan menjadi tidak maksimal.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh Muhammad Idris, seorang pengusaha konstruksi reklame yang telah malang melintang di industri outdoor advertising Samarinda.
Idris menyoroti adanya ketimpangan standar antara pembangunan videotron yang dikelola kedinasan dengan standar komersial yang diterapkan pihak swasta.
Menurut Idris, membangun sebuah videotron bukan sekadar memasang layar LED di pinggir jalan, melainkan harus memperhitungkan angle (sudut pandang) pengendara dan durasi paparan informasi.
Ia menilai banyak aset videotron milik pemerintah daerah saat ini yang justru tersembunyi atau memiliki posisi yang sulit dibaca oleh pengguna jalan.
“Videotron itu dibangun mestinya menghadap pengendara yang berada di jalan, bukan sejajar di pinggir jalan. Siapa yang mau baca kalau posisinya di depan pohon atau menyampingi arus? Enggak ada,” tegas Idris, Minggu 22 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa efektivitas sebuah iklan luar ruang sangat bergantung pada traffic (lalu lintas). Jika penempatan salah, maka pesan sosialisasi program pembangunan atau layanan masyarakat hanya akan menjadi pajangan lampu tanpa makna.
Dari sekian banyak titik videotron yang dikelola oleh berbagai dinas di Samarinda, Idris melakukan pemindaian berdasarkan kacamata profesionalnya.
Hasilnya, ia menilai hanya beberapa lokasi yang penempatannya sudah benar-benar memenuhi standar teknis periklanan modern.
Misalnya di depan Korem 091/ASN, titik ini dinilai paling ideal karena layar menghadap ke arah datangnya kendaraan, sehingga mata pengendara secara otomatis menangkap visual yang ditayangkan.
Selain itu di depan Polresta Samarinda, penempatan di kawasan ini dianggap strategis karena berada di jalur lambat dengan visibilitas yang bersih tanpa penghalang.
Sebaliknya, ia memberikan catatan khusus untuk videotron di area depan Kantor Gubernur Kaltim dan depan Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Samarinda.
Menurutnya, posisi layar di lokasi tersebut kurang efektif karena pengendara harus membuang muka terlalu jauh dari arah jalan untuk melihat konten, yang secara teknis mengurangi minat orang untuk memperhatikan informasi yang ada.
Idris menekankan bahwa kritik ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan kinerja pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar anggaran daerah yang digunakan tidak terbuang percuma.
Mengingat biaya operasional dan pengadaan videotron tidaklah murah, hasil yang didapat haruslah sebanding dengan jangkauan audiensnya.
“Kita ini kritis bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Ini kan kota kita juga. Bagaimana caranya supaya pesan yang disampaikan pemerintah itu benar-benar terbaca oleh masyarakat. Jangan sampai videotron hanya menyala tapi tidak ada yang tahu apa isinya,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa durasi tayang satu slot konten di videotron biasanya sangat singkat, rata-rata hanya 14 detik. Dalam waktu sesingkat itu, jika posisi layar tidak ergonomis bagi mata pengendara, maka pesan tersebut dipastikan gagal tersampaikan.
Di sisi lain, Idris tetap mengapresiasi visi besar Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam mempercantik estetika kota menjadi lebih metropolitan.
Ia hanya berharap ke depannya, dinas-dinas terkait dapat melibatkan tenaga ahli atau praktisi reklame yang memahami teknis visual agar pembangunan sarana informasi publik bisa tepat guna dan tepat sasaran.
