Samarinda, Natmed.id – Masa kerja sama pemanfaatan aset daerah yakni kawasan Mal Lembuswana yang selama ini dikelola pihak swasta akan segera berakhir pada 2026.
Menyusul hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan skema baru pengelolaan dengan target utama meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Di tengah kondisi mal yang kini dinilai mengalami penurunan aktivitas dibanding masa kejayaannya sejak berdiri pada 1998, opsi kerja sama baru tengah diformulasikan, termasuk kemungkinan membuka peluang bagi investor melalui mekanisme seleksi terbuka.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji menyebut konsep pengelolaan ke depan akan diarahkan pada skema yang mampu memberikan kontribusi maksimal bagi daerah.
“Nanti kita minta untuk diatur bagaimana konsep kerja samanya, sehingga perusda ini bisa menghasilkan PAD dari Mal Lembuswana untuk Kalimantan Timur. Itu yang penting,” ujarnya di sela-sela open house di rumah jabatannya, Rabu 21 Maret 2026.
Terkait usulan dari DPRD agar pengelolaan dilakukan melalui kompetisi terbuka, Seno menyatakan hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah daerah.
“Iyalah, pastilah, nanti kan kita beauty contest. Mana yang terbaik, mana yang menghasilkan PAD terbesar untuk Kaltim ya itu yang kita pilih,” katanya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait arah pengembangan kawasan tersebut, termasuk kemungkinan perubahan fungsi atau bidang usaha dari pusat perbelanjaan tersebut.
“Belum ditentukan, sekarang masih dalam proses, nanti setelah ada rapat kecil di tim baru kita umumkan,” jelasnya.
Dengan akan berakhirnya kontrak kerja sama pada 2026, pemerintah daerah disebut bersiap mengambil alih penuh lahan dan bangunan sebelum menentukan skema pengelolaan lanjutan.
Kondisi Mal Lembuswana sendiri saat ini dinilai tidak lagi seramai masa lalu. Pusat perbelanjaan yang sempat menjadi ikon Kota Samarinda itu kini menghadapi tantangan besar di tengah perubahan tren belanja dan persaingan dengan pusat perbelanjaan modern lainnya.
Ke depan, keputusan skema pengelolaan akan menjadi penentu apakah kawasan tersebut mampu kembali bangkit atau justru semakin tertinggal di tengah perkembangan kota.
