Samarinda, Natmed.id – Implementasi sistem absensi digital berbasis aplikasi bagi tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Meski bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan transparansi, sistem ini nyatanya masih kerap menemui kendala teknis yang berdampak pada pencatatan kehadiran para guru di lapangan.
Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan proses verifikasi terhadap data absensi yang menunjukkan ketidakhadiran dalam jangka waktu cukup lama, yakni berkisar antara 10 hingga 20 hari.
Namun, ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan ketelitian sebelum mengambil tindakan administratif.
“Anggaplah tidak terabsen, itu kita cek dulu. Kita cek karena namanya aplikasi itu kan bisa aja jaringan atau apa. Nah, kalau misalnya bukti pendukungnya dia sebenarnya diabsen tapi tidak ter-record, berarti ini tidak boleh merugikan guru itu,” tegas Asli Nuryadin.
Berdasarkan evaluasi awal, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan data absensi guru tidak ter-record secara sempurna di sistem.
Selain faktor stabilitas jaringan internet yang sering kali melambat atau mengalami gangguan, mobilitas guru yang bertugas di lebih dari satu instansi juga menjadi pemicu kerancuan data.
Asli mencontohkan kasus di mana seorang guru memiliki sekolah asal misal sekolah A, namun aktif menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di sekolah lain misal sekolah B.
Ketidaksinkronan data antarsekolah ini sering kali membuat aplikasi tidak mencatat kehadiran mereka secara otomatis jika tidak dilakukan penyesuaian administratif.
Dia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada jaringan saat ini sudah menjadi tantangan nasional. Ia berkaca pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang sempat mengalami pergeseran jadwal secara nasional akibat kendala koneksi yang tidak stabil.
Menyikapi hal ini, Disdikbud Samarinda berkomitmen untuk membuka ruang klarifikasi bagi para guru yang datanya bermasalah. Pihaknya akan mencocokkan rekam jejak digital dengan bukti fisik atau surat tugas yang sah agar tidak ada tenaga pendidik yang dirugikan secara tunjangan maupun penilaian kinerja akibat kesalahan sistem.
Meski memberikan kompensasi atas kendala teknis, Asli Nuryadin tetap mewanti-wanti agar masalah jaringan tidak dijadikan alasan untuk menutupi kelalaian pribadi.
“Tentu kita kepingin supaya dia user friendly gitu, tahan. Tapi tetap kita klarifikasi, jangan juga itu menjadi alasan pribadi untuk pembenaran, kalau misalnya jaringannya bagus saja, teman-temannya yang lain normal, kenapa dia tidak?” tambahnya.
Ke depan, Disdikbud Samarinda berharap para penyedia layanan sistem absensi digital dapat terus meningkatkan proteksi dan keandalan aplikasi mereka.
Harapannya, sistem dapat tetap berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi jaringan yang minim, sehingga visi transformasi digital pendidikan di Samarinda dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan para gurunya.
