Samarinda, Natmed.id – Diskusi Publik bertajuk “Bicara Data, Bicara Fakta” yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Jumat, 6 Maret 2026, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membedah capaian kinerja di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas publik.
Faisal menjelaskan bahwa era pemerintahan saat ini telah menggeser paradigma pengelolaan data dari sistem tertutup menjadi ekosistem open data.
Melalui portal resmi data.kaltimprov.go.id, pemerintah telah mengintegrasikan lebih dari 10.000 dataset sektoral yang mencakup seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita tidak ingin ada lagi sekat antara masyarakat dan informasi pemerintah. Baik itu data keuangan APBD, laporan realisasi anggaran, hingga detail pengadaan barang dan jasa, semuanya tersedia di portal PPID Utama untuk dikawal bersama,” ujar Faisal.
Langkah ini diperkuat dengan kehadiran aplikasi super-app Sakti Gemas yang mengonsolidasikan layanan publik, mulai dari bursa kerja hingga peringatan dini cuaca tingkat desa dalam satu genggaman.
Topik krusial yang diangkat adalah korelasi antara angka statistik dengan kondisi fisik jalan di Benua Etam. Faisal memaparkan data bahwa saat ini 85% jalan yang menjadi kewenangan provinsi berada dalam kondisi mantap.
Namun, ia memberikan catatan penting mengenai edukasi kewenangan jalan agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi.
“Seringkali kerusakan terjadi di jalan nasional atau jalan kabupaten, namun yang disalahkan adalah pemerintah provinsi. Itulah mengapa kami menyediakan data pemetaan jalan secara transparan, agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab di titik mana,” tambahnya.
Penjelasan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi publik dengan fakta administratif yang ada di lapangan.
Di sektor nonfisik, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kualitas SDM melalui transformasi kebijakan pendidikan.
Jika sebelumnya fokus hanya pada pemberian beasiswa stimulan, kini di bawah arahan Rudy-Seno, program tersebut berkembang menjadi Gratispol, sebuah komitmen untuk menyediakan layanan pendidikan gratis bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur.
Fakta pembangunan ini juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pemerintah telah mengalokasikan insentif khusus bagi para pengajar di luar jalur formal, seperti guru mengaji, ustaz/ustazah, hingga penjaga rumah ibadah.
Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret dalam menghargai peran tokoh agama dan pendidik moral dalam struktur sosial masyarakat Kaltim.
Sebagai penutup diskusi yang dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa dan aktivis ini, Muhammad Faisal memberikan pesan kuat mengenai fungsi data sebagai alat kontrol sosial yang sehat.
“Data bukan sekadar angka mati untuk menghiasi laporan tahunan atau sekadar bahan presentasi di podium. Data adalah alat bagi setiap warga Kaltim untuk memvalidasi dan menagih bukti nyata, apakah setiap rupiah APBD benar-benar telah dikonversi menjadi kemajuan yang mereka rasakan di depan pintu rumah masing-masing,” pungkasnya.
