Samarinda, Natmed.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan menyusul sejumlah temuan di daerah, mulai dari dugaan roti berjamur hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar gizi.
Founder Sukri Institute Mohammad Sukri menilai polemik ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Kegaduhan terkait MBG sebenarnya berulang karena persoalan mendasar yang belum dibenahi secara serius.
“MBG ini banyak yang belum mengerti. Sekarang ribut lagi karena ada temuan-temuan di daerah yang tidak sesuai. Ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk bekerja lebih keras,” ujarnya saat diwawancarai media, Jumat 27 Februari 2026.
Ia menegaskan, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh dijadikan alasan. Jika kualitas makanan bermasalah, tanggung jawab tetap harus jelas.
“Kalau ada temuan seperti roti berjamur atau dugaan makanan tidak layak, siapa yang bertanggung jawab? Jangan berlindung di balik alasan SDM terbatas,” tegas Sukri.
Sukri secara khusus menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilainya harus ekstra hati-hati, terutama karena MBG menyangkut makanan siap saji.
“Ini bukan buah yang relatif lebih aman. Roti dan makanan sejenis cepat rusak. Kalau lalai, dampaknya bisa keracunan, dan itu berbahaya bagi pelajar,” katanya.
Tujuan MBG adalah meningkatkan gizi siswa, bukan justru menimbulkan masalah baru bagi sekolah dan orang tua. “Jangan sampai namanya makan bergizi gratis, tapi yang terjadi malah tidak bergizi atau membahayakan,” ujarnya.
Mekanisme pengadaan bahan pangan yang saat ini diserahkan sepenuhnya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur masing-masing.
Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dari BGN, sistem ini sangat rentan disalahgunakan untuk memangkas anggaran per porsi demi keuntungan pribadi
Keluhan masyarakat terkait menu MBG juga menjadi perhatian. Sukri menyinggung laporan adanya penggantian susu dengan bubur kacang yang memicu protes. “Susu itu bagian penting dari gizi. Kalau dihilangkan atau diganti tanpa penjelasan, wajar kalau masyarakat mempertanyakan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Sukri menilai peran media sangat penting sebagai pengawas publik. Ia mendorong wartawan untuk peka terhadap keluhan masyarakat dan menyampaikannya secara terbuka.
“Ini suara rakyat. Kalau wartawan tidak menyampaikan, siapa lagi? Pengawasan harus dilakukan bersama,” katanya.
