Samarinda, Natmed.id – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sejak Februari 2026, dipastikan tidak diikuti oleh jajaran legislatif.
DPRD Kaltim tetap akan bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), meski tetap berupaya melakukan sinkronisasi dengan eksekutif.
Anggota Banmus DPRD Kaltim Subandi menyatakan bahwa meskipun pihaknya mengapresiasi inovasi kerja yang dilakukan Pemprov, institusi DPRD memiliki ritme dan beban kerja yang berbeda yang tidak bisa diseragamkan dengan pola kerja ASN di lingkungan Pemprov.
“Kita di DPRD Provinsi punya agenda tersendiri. Kita tetap sesuai dengan jadwal Banmus. Kegiatan DPRD ini banyak sekali agendanya, tidak bisa kemudian kita semuanya menyesuaikan (WFA) dengan eksekutif,” ujar Subandi saat ditemui usai rapat Banmus di Kantor DPRD Kaltim, Jumat 27 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa rapat Banmus yang baru saja digelar bertujuan untuk mengunci jadwal kegiatan selama satu bulan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas lokasi kerja WFA bukanlah prioritas utama bagi para wakil rakyat yang dituntut hadir secara fisik dalam berbagai rapat krusial.
Meski memberikan lampu hijau bagi eksekutif untuk menjalankan program tersebut, Subandi memberikan catatan kritis mengenai output kerja. Ia mengingatkan agar kebijakan WFA jangan sampai menjadi dalih menurunnya performa pelayanan publik maupun koordinasi antarlembaga.
“Kita mengapresiasi dan silakan kalau program WFA diterapkan di eksekutif karena mereka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun, harapannya ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan. Artinya, efektivitas kerjanya tetap terjaga,” tegasnya.
Keputusan DPRD untuk tetap bertahan pada pola kerja konvensional atau sesuai jadwal Banmus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antar-instansi pada hari Jumat. Jika eksekutif bekerja secara daring sementara legislatif tetap di kantor atau di lapangan, risiko hambatan birokrasi tetap mengintai.
Menanggapi hal tersebut, Subandi mengakui bahwa DPRD akan tetap mencoba menyesuaikan diri agar komunikasi dengan pemerintah tidak terputus. Namun, ia menekankan bahwa menyesuaikan bukan berarti mengikuti.
“Iya, nanti DPRD juga menyesuaikan dengan kerja-kerja dari eksekutif, yang penting adalah efektivitas dari WFA itu sendiri,” singkatnya.
