Samarinda,Natmed.id – Temuan dugaan roti berjamur yang dibagikan kepada penerima Makan Gratis Bergizi (MBG), di wilayah Samarinda, mendapat respon dari Koordinator BGN Wilayah Samarinda Hariyono.
Ia, mengakui tantangan dalam menjaga kualitas di seluruh unit pelayanan. Meski ia menginginkan sidak dilakukan setiap hari, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) membuat pemantauan belum maksimal.
“Saya pribadinya pengin setiap hari, tapi karena keterbatasan SDM, satu malam mungkin hanya bisa satu unit saja. Namun, arahannya seluruh SPG dalam seminggu minimal dipantau tiga kali,” ujar Hariyono.
Hariyono menekankan bahwa kunci utama untuk menghindari kasus keracunan seperti yang sempat terjadi di Penajam Paser Utara (PPU) adalah kepatuhan mutlak pada SOP.
“Kuncinya hanya satu, SOP. Rantainya panjang, mulai dari bahan baku masuk hingga ke penerima manfaat. Jika terjadi gangguan pencernaan, kita akan uji lab untuk menentukan apakah itu Kejadian Luar Biasa (KLB) atau tidak,” jelasnya.
Program MBG di Samarinda diketahui mengedepankan konsep ekonomi sirkular dengan melibatkan UMKM lokal. Namun, Hariyono menegaskan bahwa UMKM yang menjadi suplier wajib mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan.
Menariknya, kontrol kualitas ini juga bersinggungan dengan struktur birokrasi program. Hariyono menjelaskan bahwa SPG tidak melakukan pengadaan langsung.
“Kewenangan belanja bahan baku ada di pihak yayasan yang bekerja sama dengan kami. SPPG berfungsi sebagai kepala untuk mengontrol harga dan kualitas. Nah, kualitas inilah yang akan kami tekan terus ke depannya,” kata Hariyono.
Saat ini, indeks biaya bahan baku untuk satu porsi makan di Samarinda dipatok pada angka Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk kategori balita serta TK.
Angka ini sempat menjadi perbincangan karena adanya persepsi di masyarakat bahwa anggaran mencapai Rp15.000 per porsi, padahal selisihnya digunakan untuk biaya operasional, insentif relawan, dan perawatan gedung.
