Samarinda, Natmed.id – Gelombang aksi unjuk rasa kembali memadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Geram) hadir membawa tuntutan tegas terkait rapor merah pembangunan dan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi ini tidak hanya sekadar orasi, tetapi berhasil membawa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menemui massa aksi secara langsung di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud sepakat untuk menandatangani pakta integritas yang berisi poin-poin tuntutan mahasiswa dan rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Geram Andreas Anggariuswato dalam keterangannya menekankan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut hanyalah langkah awal.
Ia memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan tanda tangan tersebut sebagai alat penenang massa tanpa adanya implementasi nyata di lapangan.
“Kami harapkan konsistensi dari Pemprov Kaltim untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Jangan sampai cuma tanda tangan saja di atas kertas dan tidak melaksanakannya,” tegasnya.
Berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan oleh Aliansi Geram terdapat tujuh isu utama yang didorong untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah :
1. Evaluasi dan Pemerataan Program Gratispol: Menuntut agar program-program sosial dan pendidikan tidak hanya menyentuh kelompok tertentu, tetapi tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Tindak Lanjut Kerusakan Ekologis: Mengingat masifnya aktivitas pertambangan dan industri di Kaltim, Aliansi Geram menuntut tanggung jawab pemerintah atas kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan.
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan di Kaltim dinilai masih mengalami ketimpangan antarwilayah, sehingga menuntut adanya distribusi pembangunan yang adil.
4. Hentikan Praktik Politik Dinasti: Menjadi poin yang cukup mencolok, massa menuntut pembersihan birokrasi dari praktik politik dinasti demi terciptanya pemerintahan yang sehat dan meritokratis di Kaltim.
5. Jaminan Hak Buruh dan Masyarakat Adat: Mendesak perlindungan hukum yang kuat bagi kaum pekerja serta pengakuan nyata terhadap hak-hak wilayah adat yang seringkali terpinggirkan oleh proyek strategis.
6. Perlindungan Kebebasan Berekspresi: Meminta pemerintah menjamin ruang demokrasi agar masyarakat tetap aman dalam menyuarakan kritik dan pendapat tanpa intimidasi.
7. Transparansi APBD Provinsi Kaltim: Menuntut akses informasi seluas-luasnya terkait pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat mengawasi langsung penggunaan dana publik.
Menutup keterangannya, Angga memastikan bahwa Aliansi Geram tidak akan membubarkan barisan begitu saja. Pihaknya telah menyiapkan skema pengawalan terhadap setiap poin yang telah disepakati oleh Gubernur.
“Langkah ke depannya, kami dari aliansi akan mengawal apa yang telah ditandatangani oleh Gubernur ini,” pungkasnya.
Gerakan ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa mata masyarakat, khususnya elemen mahasiswa, akan terus mengawasi setiap kebijakan yang diambil hingga masa jabatan berakhir.
