Samarinda, Natmed.id – Upaya konservasi hutan dan habitat orangutan di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan panjang meski telah dijalankan lebih dari dua dekade. Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Herlina Hartanto, menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis konsesi hutan dan perlindungan ekosistem masih menjadi persoalan utama di lapangan.
“Kami mulai bekerja di Wehea sejak 2003 dan bentang alam Wehea-Kelay sejak 2007. Luasnya hampir setengah juta hektar dan menjadi rumah bagi sekitar 1.200 orangutan. Tujuan kami jelas bahwa bisnis dan konservasi harus bisa jalan bersamaan,” kata Herlina dalam Forum Komitmen Bersama Wehea-Kelay untuk Multi Usaha Kehutanan (MUK) dan Habitat Orangutan, Rabu 11 Februari 2026, di Hotel Midltown Samarinda,
Herlina menyoroti bahwa praktik konservasi tidak bisa hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi harus terintegrasi dengan keberlanjutan ekonomi dan keterlibatan masyarakat.
“Pendanaan tanpa implementasi nyata untuk konservasi hanya sebatas percakapan. Kita harus memastikan ada aliran dana yang konkret untuk mendukung masyarakat dan hutan,” ujarnya
YKAN mengakui bahwa sebagian besar perusahaan pemegang konsesi hutan menghadapi tekanan finansial akibat kelesuan industri kayu, harga pasar yang tidak stabil, dan persyaratan sertifikasi yang ketat. Hal ini menimbulkan risiko bahwa konsesi yang terbengkalai menjadi rawan perambahan ilegal dan deforestasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Herlina menyebutkan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) sebagai solusi untuk mengembangkan bisnis hutan berkelanjutan tanpa menurunkan aspek konservasi.
Skema ini meliputi diversifikasi usaha dari kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga perdagangan karbon, sekaligus memastikan masyarakat lokal mendapatkan bagian yang adil.
“Ini bukan sekadar proyek sosial atau konservasi formalitas. Masyarakat sekitar hutan adalah subjek vital. Tanpa keterlibatan mereka, perdagangan karbon dan keberlanjutan hutan tidak akan berhasil,” tegasnya.
Meski telah ada kemajuan, Herlina mengakui perjalanan pengelolaan bentang alam masih panjang dan kompleks. Sangat perlunya kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat adat untuk mengintegrasikan konservasi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan habitat orangutan.
YKAN juga menegaskan perlunya pendekatan berbasis data dan praktik internasional dalam pengelolaan hutan, termasuk pelacakan populasi orangutan, identifikasi area kritis, dan integrasi produk lokal seperti coklat dan karet ke pasar yang berkelanjutan.
“Ke depan, model bentang alam ini harus memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi ekonomi masyarakat dan kelangsungan usaha hutan. Tantangan besar masih ada, tetapi pengalaman dan kesadaran kolektif menjadi modal utama untuk mempercepat terobosan,” tegas Herlina.
