Samarinda, Natmed.id – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong transformasi bisnis kehutanan di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang tidak hanya bergantung pada kayu, tetapi juga memanfaatkan potensi bioindustri, ekowisata dan jasa lingkungan.
Skema ini diharapkan memberi keuntungan bagi perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan kondisi industri kehutanan saat ini tengah menghadapi kelesuan ekonomi. Banyak perusahaan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kesulitan menutupi biaya operasional hanya dari produksi kayu.
“Bisnis kehutanan harus berevolusi. Transformasi dari kayu saja ke multi usaha adalah langkah nyata agar perusahaan tetap hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya usai menghadiri Forum Komitmen Bersama Wehea–Kelay di Hotel Midtown Samarinda, Rabu 11 Februari 2026.
MUK memungkinkan pengelolaan hutan berskala bentang alam, sehingga perusahaan dapat mengembangkan usaha nonkayu, seperti karbon, jasa lingkungan, dan produk bioindustri, tanpa merusak ekosistem.
Ia mencontohkan praktik di Kolombia, di mana hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi dijadikan sumber pendapatan yang konkret.
“Kita bisa belajar dari pengalaman internasional, dan prospek Indonesia sangat besar,” tambahnya.
Forum Wehea–Kelay menjadi contoh kolaborasi multi pihak antara pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat adat. Soewarso menekankan bahwa keberhasilan skema ini bergantung pada keterlibatan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif warga lokal, proyek karbon dan usaha nonkayu sulit berjalan.
Selain itu, Soewarso menyoroti tantangan nyata dalam pengelolaan hutan, termasuk akses jalan yang buruk dan risiko ilegal logging. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga ekosistem sekaligus membuka peluang ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya menuntut keuntungan perusahaan. Kesejahteraan masyarakat harus dijamin,” katanya.
APHI menargetkan lima lanskap di Indonesia sebagai pilot project MUK, termasuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dengan pendekatan ini, mereka berharap membangkitkan kembali industri kehutanan, memberikan pekerjaan dan membuka peluang usaha nonkayu yang berkelanjutan.
Soewarso menambahkan, keberhasilan model ini juga membutuhkan dukungan finansial yang kuat.
“Konservasi tanpa pendanaan hanyalah wacana. Kita harus menghubungkan konservasi dengan bisnis nyata agar skema ini berkelanjutan,” imbuhnya.
