Samarinda, Natmed.id – Sejumlah jabatan strategis eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), termasuk sektor pendidikan, pendapatan daerah, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan seluruh proses pengisian jabatan tersebut masih berjalan dan menunggu tahapan administrasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal itu disampaikan Rudy Mas’ud usai memimpin briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 9 Februari 2026. Ia menegaskan, meski masih dijabat Plt roda pemerintahan tetap berjalan, namun ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Semua sudah on progress, tinggal menunggu dari BKN. Shelter sudah dibuka, manajemen talenta juga sudah berjalan,” ujar Rudy Mas’ud.
Rudy mengakui, keberadaan Plt memang memiliki keterbatasan kewenangan, terutama dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis dan jangka panjang. Keputusan-keputusan penting tersebut hanya dapat diambil oleh pejabat definitif.
“Pada dasarnya semua bisa berjalan dengan baik, hanya saja untuk hal-hal yang strategis, kepala dinas yang masih Plt tidak bisa mengambil keputusan. Itu harus pejabat definitif,” tegasnya.
Adapun jabatan eselon II di Pemprov Kaltim yang saat ini masih diisi oleh Plt antara lain Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Dinas Kehutanan.
Selain itu, jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, serta Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga masih belum diisi pejabat definitif.
Rudy memastikan Pemprov Kaltim berkomitmen mempercepat proses pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia meminta publik bersabar karena seluruh tahapan harus dilalui secara prosedural, termasuk persetujuan dari BKN.
“Yang jelas prosesnya sudah berjalan semuanya. Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih nanti benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” katanya.
Rudy berharap, setelah seluruh proses rampung, pejabat definitif dapat segera dilantik sehingga pengambilan kebijakan strategis di masing-masing organisasi perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal.
