Samarinda, Natmed.id – Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri akibat tekanan ekonomi keluarga harus menjadi pelajaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi mengingatkan pentingnya kepekaan sosial aparat wilayah agar tidak ada warga miskin dan rentan yang terabaikan.
Ia juga meminta jajaran aparat mulai dari ketua RT, RW, lurah hingga camat lebih aktif memetakan dan merespons kondisi sosial warga di lingkungan masing-masing.
“Jangan sampai ada warga kita yang terabaikan. Padahal ada program-program pemerintah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka,” tegas Ismail saat Musrenbang di Kecamatan Samarinda Ilir, Kamis 4 Februari 2026.
Tragedi di NTT harus menjadi alarm keras bagi seluruh daerah, termasuk Samarinda, bahwa kemiskinan ekstrem masih nyata dan bisa berujung fatal jika lingkungan sekitar tidak peka. Peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian yang jauh dan tidak mungkin terjadi di daerah lain.
“Kasus ini jangan dianggap jauh di NTT sana. Kalau kita tidak peka, hal serupa bisa saja terjadi di Samarinda,” ujarnya.
Ismail menekankan bahwa ukuran kemiskinan tidak selalu terlihat dari nominal besar. Nilai uang yang dianggap kecil oleh sebagian orang, lanjutnya, bisa menjadi beban berat bagi keluarga tertentu yang hidup dalam keterbatasan.
“Rp10 ribu mungkin bagi sebagian kita nilainya kecil. Tapi bagi keluarga yang hidup serba kekurangan, apalagi seorang ibu janda yang menghidupi lima anak, itu sangat besar,” kata Ismail.
Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah menyediakan berbagai program untuk membantu warga tidak mampu, salah satunya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program tersebut, kata Ismail bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan dasar warga, termasuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.
“Pemerintah kota sudah membuka ruang itu. Tinggal bagaimana kita di lapangan peka dan mau bergerak,” ujarnya.
Pembiaran terhadap warga miskin dan keluarga rentan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut tanggung jawab moral bersama seluruh elemen pemerintahan di tingkat bawah.
“Kalau ada warga kita kelaparan, kekurangan, lalu kita abai karena tidak peka, itu bisa menjadi dosa berjemaah,” tegasnya.
Ia berharap tragedi di NTT menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih serius dalam memetakan kemiskinan ekstrem, memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran, dan tidak menunggu kejadian tragis baru bertindak.
“Harapannya, program yang sudah ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan berbasis kepekaan sosial. Jangan menunggu tragedi baru kita bergerak,” harapnya.
