Jakarta, Natmed.id – Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025, tertinggi dalam sejarah Indonesia, sehingga menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut menjadi indikator kuat terjaganya ketersediaan pangan nasional sekaligus menopang daya beli masyarakat. Produksi beras yang tinggi dinilai berkontribusi pada stabilitas harga pangan serta peningkatan kesejahteraan petani.
“Produksi beras kita di 2025 mencapai 34,71 juta ton dan menghasilkan surplus sebesar 3,52 juta ton. Ini capaian yang sangat baik. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali dan nilai tukar petani berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6 di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.
Airlangga menegaskan, penguatan sektor pangan merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 285 juta jiwa. Stabilitas pasokan pangan dinilai menjadi prasyarat penting bagi kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi nasional.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengurangi ketergantungan impor pangan dalam jangka panjang.
Salah satu program pendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp335 triliun. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui skema pembayaran di awal, partisipasi dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun pada 2026 untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga stabilitas stok pangan nasional. Di saat yang sama, dukungan terhadap UMKM senilai Rp181,8 triliun difokuskan pada wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga pangan.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan strategis, khususnya dampak perubahan iklim. Pengalaman fenomena El Niño dan La Niña pada 2024 yang sempat menekan produksi padi nasional menjadi pelajaran penting, mengingat sektor pertanian berkontribusi sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 40,7 juta tenaga kerja.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate serta penerapan konsep modern farming berbasis teknologi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko iklim, dan menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan juga dikaitkan dengan kedaulatan energi. Pemerintah terus mendorong implementasi mandatori biodiesel B40 yang pada 2025 mampu menekan emisi karbon hingga hampir 42 juta ton CO₂ serta menghemat devisa impor solar sekitar USD8 miliar.
“Ini adalah bentuk kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur nasional,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyoroti persoalan food loss and waste yang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan kajian Bappenas, kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun. Oleh karena itu, perbaikan sistem logistik serta pemanfaatan pangan bernilai tambah terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha.
