Samarinda, Natmed.id – General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda Suparman menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar keselamatan di Sungai Mahakam.
Melalui integrasi teknologi terbaru dan penguatan sinergi operasional, Pelindo berupaya mengoptimalkan layanan pemanduan serta pengolongan kapal guna menekan risiko kecelakaan di jalur perairan vital tersebut.
Kebijakan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan langkah konkret untuk memastikan alur transportasi air tetap aman, terutama saat kapal harus melintasi kolong jembatan.
Menurutnya, seluruh prosedur yang dijalankan saat ini merupakan implementasi kebijakan jangka panjang pemerintah pusat.
Dalam operasionalnya, Pelindo sangat memperhatikan faktor alam, khususnya di kawasan Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu. Pemanduan dilakukan dengan perhitungan waktu yang sangat ketat.
“Semua itu dilakukan untuk keselamatan dan kelancaran pelayaran di Sungai Mahakam,” ujar Suparman pada Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa aktivitas pengolongan kapal hanya diizinkan saat kondisi air dianggap aman dan akan dihentikan saat air surut guna mengurangi risiko benturan atau kecelakaan yang dapat merusak struktur jembatan.
Untuk memperkuat pengawasan, Pelindo menggandeng perusahaan daerah (perusda) yakni PT Melati Bakti Satya (MBS) dengan pengadaan teknologi pengawasan modern.
Saat ini, pergerakan kapal dapat dipantau secara real time melalui integrasi berbagai perangkat.
“Pengawasan dilakukan melalui kombinasi sumber daya manusia (SDM), radio komunikasi, dan teknologi AIS (Automatic Identification System. Ini menjadi upaya kami untuk meningkatkan pengawasan ke depan,” jelasnya.
Penggunaan AIS memungkinkan petugas stasiun pandu mengetahui posisi dan status setiap kapal dengan akurat.
Menyikapi adanya aktivitas pengolongan kapal yang terkadang dilakukan di luar jadwal resmi, Suparman mengakui bahwa sistem pengawasan saat ini masih perlu penyempurnaan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pelindo berkomitmen melakukan evaluasi total dengan mengubah pola kerja pengawasan menjadi nonstop.
“Ke depan, pengawasan tidak hanya saat jam operasional. Operator radio dan sistem teknologi akan tetap berjalan 24 jam agar lebih terawasi,” tegasnya.
Hal ini dimaksudkan agar setiap pergerakan ilegal atau di luar jadwal tetap terpantau oleh sistem.
Selain itu, Suparman mengklarifikasi hubungan kerja sama dengan pihak MBS. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut mencakup penyediaan kapal tunda (tugboat), instalasi CCTV, hingga urusan asuransi perlindungan jembatan.
Dalam skema ini, Pelindo berperan sebagai penyokong pembiayaan, sementara MBS bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Mengenai isu sensitif seperti keberadaan tambatan ilegal di area Jembatan Mahulu, Suparman menyatakan bahwa penertibannya berada di luar koridor kewenangan Pelindo.
Namun, ia menyambut baik usulan pembentukan tim terpadu lintas instansi yang dipimpin oleh KSOP. Ia juga membantah adanya isu saling menyalahkan antarlembaga terkait masalah pelayaran ini.
Pihak Pelindo menyatakan siap berdialog dengan pihak legislatif maupun aparat hukum jika diperlukan klarifikasi lebih lanjut.
“Kami siap berkoordinasi, bersinergi dan berkontribusi demi keselamatan pelayaran serta perlindungan objek vital di wilayah Kalimantan Timur,” pungkasnya.
