Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap performa serapan anggaran yang dilaporkan oleh Dinas PUPR.
Komisi III DPRD Kota Samarinda secara resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana di tahun 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Senin, 5 Januari 2026.
Agenda utama rapat ini adalah membedah laporan capaian kinerja sepanjang tahun 2025 serta mematangkan perencanaan infrastruktur untuk tahun berjalan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR beserta jajarannya, serapan anggaran Dinas PUPR untuk tahun anggaran 2025 telah menyentuh angka 98 persen.
Capaian ini dinilai sangat positif dalam konteks penyelesaian proyek-proyek pembangunan di lapangan.
Meski demikian, Deni mengungkapkan adanya selisih antara penyelesaian pekerjaan secara fisik dengan aktualisasi pembayaran di kas daerah.
“Tadi kami pertanyakan progresnya seperti apa, dan disampaikan bahwa angkanya sudah di angka 98 persen. Namun, secara aktualisasi pembayaran memang masih ada yang terkendala. Artinya, secara pekerjaan di lapangan itu sebenarnya sudah tuntas 100 persen, hanya proses administasi pembayarannya saja yang sedang dalam tahap penyelesaian,” jelasnya.
RDP kali ini tidak hanya membahas angka makro, tetapi juga membedah progres secara mendetail di setiap lini. Komisi III melakukan evaluasi terhadap tiga bidang utama di Dinas PUPR, yakni, bidang Cipta Karya, terkait pembangunan gedung dan fasilitas publik.
Kemudian, bidang Bina Marga, terkait konektivitas jalan dan jembatan dan bidang Sumber Daya Air (SDA), terkait pengendalian banjir dan drainase.
Deni menegaskan bahwa transparansi capaian ini sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana uang rakyat dikelola untuk pembangunan kota.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan. Capaian ini akan menjadi laporan bersama kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tuturnya.
Selain mengevaluasi tahun lalu, rapat tersebut juga menjadi landasan untuk memetakan proyek prioritas di tahun 2026.
Ia menyebutkan bahwa fokus ke depan masih akan berkutat pada penyelesaian proyek multi-years yang belum rampung sempurna serta penguatan infrastruktur dasar.
Tantangan utama di tahun 2026 adalah menyelaraskan perencanaan ambisius kota dengan kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami efisiensi akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Komisi III meminta PUPR untuk tetap menjaga kualitas pekerjaan meski harus bekerja dalam ruang anggaran yang lebih ketat.
“Tahun 2025 sudah kita lalui dengan serapan yang tinggi. Di 2026 ini, kami ingin memastikan perencanaan yang disusun benar-benar matang dan bisa langsung dieksekusi tanpa kendala lahan maupun teknis yang berarti,” pungkasnya.
