Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kota Pasuruan menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Peningkatan Ekspor Daerah (TP2ED) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu 3 Desember 2025. Forum ini menjadi sarana konsolidasi kebijakan strategis menjelang periode Natal, Tahun Baru, Ramadan dan Idulfitri.
Pertemuan mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan”, dengan fokus pada stabilisasi harga, percepatan layanan digital dan penguatan ekonomi daerah. Seluruh unsur terkait hadir memberikan paparan dan rekomendasi teknis.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memimpin jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa forum tersebut merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan perilaku konsumen sepanjang akhir tahun dan memasuki bulan suci.
“Pertemuan ini menitikberatkan pada kolaborasi konkret pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi guna memperkuat ketahanan pangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil,” ujar Mas Adi
Ia memaparkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Pasuruan selama 2025 berada dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%. Stabilitas tersebut, kata Mas Adi, tak lepas dari koordinasi intensif antara TPIP tingkat pusat dan TPID di daerah di tengah tekanan global dan ketidakpastian cuaca.
Meski demikian, beberapa komoditas pangan masih memberi andil signifikan terhadap inflasi minggu keempat November 2025. Cabai merah, bawang merah, dan beras tercatat sebagai penyumbang terbesar sehingga membutuhkan langkah mitigasi terukur untuk menekan lonjakan harga.
Melalui TPID, Pemkot Pasuruan menerapkan strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasi kebijakan mencakup penguatan etalase pengendalian inflasi digital (EPIK), intensifikasi operasi pasar murah, serta optimalisasi kerja sama antardaerah.
Pembahasan juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi pemerintah. Rekomendasi yang dipaparkan mencakup pembaruan roadmap ETPD, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, serta perluasan penerapan QRIS untuk transaksi payment to government (P2G).
HLM menegaskan komitmen Pemkot Pasuruan menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi layanan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui dukungan investasi dan pemberdayaan UMKM. “Sinergi pengendalian inflasi dan akselerasi digital menjadi kunci menghadirkan ekonomi daerah yang stabil, inklusif, dan modern,” tutup Mas Adi.
Perwakilan Bank Indonesia Kanwil Malang Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Pasuruan Semester I 2025 berada di angka 98,8%. Peringkat provinsi naik dari posisi 11 menjadi 8, sementara peringkat di wilayah kerja KPW BI Malang berada pada urutan ketiga.
Dedy menambahkan bahwa indikator Implementasi dan Lingkungan Strategis telah mencapai nilai maksimal, namun aspek Realisasi berada pada 88%. “Masih ada ruang perbaikan untuk memperkuat pencapaian dan menaikkan peringkat pada periode berikutnya,” jelasnya.
