Samarinda, Natmed.id – Penyerapan anggaran infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga memasuki triwulan IV tahun 2025 masih rendah. Dari total alokasi Rp2 triliun dalam APBD Murni 2025, realisasi baru mencapai 35 persen atau sekitar Rp700 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Fitra Firnanda mengakui penyerapan masih jauh dari target 50 persen yang dicanangkan pemerintah provinsi. Namun ia memastikan, secara teknis, pelaksanaan proyek jalan strategis masih sesuai jadwal awal.
“Kalau dari perencanaan awal masih on track. Memang secara global serapan belum 50 persen, tapi jadwal setiap kegiatan di lapangan masih berjalan sesuai skema,” ujar Nanda saat ditemui belum lama ini.
Ia menjelaskan, keterlambatan penyerapan disebabkan beberapa faktor, antara lain proses lelang yang mundur karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran tersebut berkaitan dengan penyesuaian terhadap visi misi Gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.
“Wajar saja ini masih tahun pertama, jadi ada penyesuaian. Tetapi kami optimistis dalam tiga bulan ke depan semua bisa dikebut,” tambahnya.
Proyek jalan yang digarap tahun ini mencakup panjang 938,85 kilometer, tersebar di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Timur dan Berau mendapat porsi terbesar, karena status jalan provinsi paling banyak berada di wilayah tersebut.
Menurut Nanda, walau serapan anggaran masih rendah, progres fisik proyek tidak keluar dari jalur. Ia menyebut keyakinan itu didukung oleh kesiapan kontraktor serta pengawasan ketat dari dinas.
“Target pengerjaan masih on track. Kami tetap optimistis realisasi fisik maupun keuangan bisa terkejar sampai Desember,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan strategis menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan mobilitas barang dan orang. Jalan mulus diharapkan memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, hingga menjaga stabilitas harga bahan pokok.
“Jalan provinsi ini ibarat urat nadi. Kalau konektivitas lancar, ekonomi daerah juga ikut bergerak,” ucap Nanda.
Dinas PUPR Kaltim kini mempercepat pelaksanaan dengan mendorong kontraktor agar mengebut pekerjaan. Vendor yang terlibat juga diminta melaporkan progres secara berkala agar tidak ada proyek yang molor.
“Gaspol sampai akhir tahun. Kami tidak ingin ada pekerjaan tertunda. Hasil akhirnya nanti akan langsung dirasakan masyarakat lewat akses jalan yang lebih baik,” jelasnya.
Dengan waktu tersisa tiga bulan menuju tutup tahun, pemerintah provinsi berupaya membuktikan bahwa realisasi anggaran infrastruktur bukan sekadar janji. Pekerjaan jalan diharapkan benar-benar selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga Kaltim dalam jangka panjang.
