Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta pejabat baru di lingkungan Pemkot Samarinda langsung bergerak cepat memperbaiki layanan publik. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta pelayanan perizinan yang masih dianggap lamban.
Menurut Andi, keberadaan pejabat publik bukan sekadar mengisi jabatan, melainkan mengemban tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan ramah masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah bekerja sama membenahi sektor yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
“Semua sektor harus bahu membahu memperbaiki pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perizinan tidak boleh lagi berjalan lambat,” ujar Andi Harun usai melantik pejabat di Gor Segiri, Senin, 29 September 2025.
Ia menggarisbawahi pentingnya integritas sebagai modal utama. Tanpa integritas, program sehebat apapun akan gagal karena terjerat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Andi mengingatkan, kebutuhan manusia tidak pernah ada habisnya, sehingga pejabat publik harus menekan keinginan yang berlebihan dan menjauhi cara-cara instan memperkaya diri.
“ASN tidak boleh bermain-main di wilayah pengadaan barang dan jasa, juga tidak boleh mempersulit perizinan serta investasi. Semua diarahkan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas, bukan segelintir orang,” tegasnya.
Selain integritas, profesionalisme juga menjadi syarat utama. Dunia birokrasi dituntut adaptif dengan perubahan yang semakin cepat. Pejabat harus menguasai minimal satu keahlian dan mengimplementasikannya dalam pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Sekarang semua jalan terbuka untuk menjadi profesional. Bisa lewat pendidikan, pelatihan, atau replikasi inovasi dari daerah lain. Yang penting, hasilnya berdampak langsung pada pelayanan,” katanya.
Andi menambahkan, pejabat yang baru dilantik diberi waktu dua bulan untuk beradaptasi dengan tim. Setelah itu, kinerja akan dievaluasi secara ketat. Pada bulan ketiga, mereka diminta mulai menunjukkan hasil nyata di institusi masing-masing.
“Setelah dua bulan orientasi, bulan ketiga harus tancap gas. Tapi gasnya jangan gaspol, harus beingat istilah orang Banjar agar bisa sampai finish dengan selamat tanpa merugikan pemerintah maupun masyarakat,” ujar Andi.
Ia menegaskan, tujuan utama dari seluruh program adalah memperkuat kualitas pelayanan publik, bukan memperbesar beban birokrasi. Dengan integritas dan profesionalisme, Pemkot Samarinda yakin bisa menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan berdampak pada kesejahteraan warga.
