Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan makanan basi yang sempat dikeluhkan siswa penerima bantuan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai keamanan pangan harus dijamin sejak dari dapur produksi hingga distribusi.
“Kita berharap sebaiknya semua SPPG punya freezer. Jadi kalau pun beli bahan lebih dari satu hari sebelum dipakai, kondisinya tetap segar. Tidak mudah memang, karena satu dapur bisa menyiapkan 1.000 sampai 3.000 porsi per hari,” kata Andi Harun, Senin 29 September 2025.
Ia menilai bahan makanan yang disimpan terlalu lama tanpa pendinginan berisiko terkontaminasi bakteri maupun mikroba. Kondisi tersebut bisa menimbulkan gejala gangguan pencernaan hingga infeksi pernapasan pada siswa.
“Kalau sudah basi, pasti ada virus, bakteri, dan mikroba yang bercampur dengan bahan itu. Inilah yang paling kita khawatirkan menimpa siswa penerima bantuan,” ucapnya.
Kasus di SMAN 13 Samarinda, di mana siswa menemukan lauk berbau tidak sedap dan ulat pada sayuran paket MBG, menjadi perhatian serius. Peristiwa itu dijadikan peringatan agar pengawasan distribusi diperketat.
Andi Harun menilai upaya pencegahan tidak bisa dilakukan parsial. Model mitigasi risiko harus terintegrasi dan dijalankan secara kolaboratif bersama Satgas MBG, Forkopimda, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ini bukan bisa diselesaikan hanya dengan satu-dua variabel. Harus ada sistem yang terintegrasi. Hari ini kita cek, besok beli bahan, dan terus dipantau. Model mitigasi yang paling cocok harus ditentukan bersama,” katanya.
Pemkot Samarinda menyiapkan langkah mitigasi berupa penyediaan fasilitas pendingin di dapur produksi, pengawasan ketat proses distribusi, serta pelaporan rutin dari sekolah penerima MBG. Kolaborasi lintas instansi juga diperkuat agar potensi keracunan bisa dicegah lebih dini.
Andi Harun menambahkan, tujuan utama dari program MBG adalah meningkatkan gizi anak-anak sekolah, sehingga niat baik ini tidak boleh terganggu oleh lemahnya pengelolaan.
“Harapan kami, tata kelola yang lebih ketat bisa membuat Samarinda terhindar dari masalah distribusi makanan bergizi yang pernah terjadi di beberapa daerah lain,” tutupnya.
