Samarinda, natmed.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggencarkan edukasi publik tentang hak atas informasi dengan menyasar lingkungan sekolah sebagai ruang awal pembentukan kesadaran.
Lewat program SPPPPN-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim Goes to School, Diskominfo memulai langkah sosialisasi keterbukaan informasi publik di SMA Negeri 1 Samarinda pada Jumat, 8 Agustus 2025, sebagai bagian dari agenda kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Program tersebut dirancang untuk memperkenalkan mekanisme layanan pengaduan masyarakat SPPPPN-LAPOR dan sistem PPID kepada pelajar dan tenaga pendidik, dengan harapan membangun pemahaman sejak dini tentang hak warga terhadap akses informasi publik yang transparan dan akuntabel.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, khususnya kalangan sekolah, dalam memperkuat ekosistem informasi yang terbuka di daerah.
“Kami ingin mengenalkan SPPPPN-LAPOR dan PPID. Karena negara ini adalah negara terbuka. Tidak ada satu pun informasi yang ditutup-tutupi, apalagi jika itu berasal dari badan publik yang menggunakan anggaran pemerintah,” ujar Faisal.
Faisal menjelaskan bahwa SPPPPN-LAPOR merupakan sistem pengaduan nasional yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden. Sistem ini dirancang sebagai kanal tunggal agar masyarakat tidak lagi kebingungan mencari jalur penyampaian aspirasi atau keluhan kepada pemerintah.
“SPPPPN-LAPOR ini dibuat Presiden agar seluruh kanal pengaduan terintegrasi. Ini bukan alat untuk menguliti informasi pribadi kalian, justru sebaliknya, ini adalah akses resmi masyarakat untuk mengawasi dan mendorong kinerja pemerintah,” jelasnya.
Dalam paparannya, Faisal juga menggarisbawahi bahwa Kalimantan Timur kini berada di posisi unggul secara nasional dalam indeks keterbukaan informasi publik.
“Kita sudah masuk peringkat tiga nasional, bahkan tahun ini kita peringkat dua bersama Aceh dalam indeks monitoring dan evaluasi. Kita ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini,” ungkapnya.
Untuk menjaga konsistensi capaian tersebut, Diskominfo Kaltim memprioritaskan langkah awal dengan membangun kesadaran di lingkungan sekolah. Strategi ini dimulai dari para pendidik.
“Kami memulainya dengan para guru. Informasi ini wajib disampaikan ke rekan guru lainnya dan juga kepada siswa-siswi di sekolah,” tuturnya.
Langkah Diskominfo itu disambut positif oleh Kepala SMAN 1 Samarinda, I Putu Suberata. Menurutnya, keterbukaan informasi seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi perlu dijadikan bagian dari budaya sekolah.
“Motivasi dan semangat ini harus diterapkan di masing-masing sekolah. Saat ini, informasi yang mudah menyebar justru lebih banyak informasi negatif, sedangkan informasi baik seringkali tidak tersebar,” kata Suberata.
Ia menambahkan, keberadaan sistem SPPPPN-LAPOR dan mekanisme PPID juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran digital yang membentuk karakter kritis dan bertanggung jawab di kalangan siswa.
“Maka dari itu, kami mendukung penuh jika sekolah bisa menugaskan duta-duta informasi untuk menyampaikan kembali ke teman-temannya. Dengan begitu, apa yang diharapkan Diskominfo bisa tercapai maksimal,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara siswa dan tim Diskominfo Kaltim, disertai pembagian materi sosialisasi terkait kanal pengaduan publik dan hak atas informasi.
Dengan pendekatan yang menyentuh langsung lingkungan pendidikan, Diskominfo Kaltim berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi wacana elit di pemerintahan, tetapi benar-benar dipahami dan menjadi bagian dari praktik sehari-hari generasi muda yang kritis dan peduli terhadap tata kelola pemerintahan.
