Samarinda, natmed.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi melantik Aulia Rahman Basri sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan Rendi Solihin sebagai wakil bupati untuk masa jabatan 2025–2030.
Pelantikan berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025, di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Pelantikan digelar setelah Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri diterima pada malam sebelumnya. Gubernur menyatakan pelantikan dilakukan cepat untuk mengejar jadwal retret kepala daerah baru yang dijadwalkan oleh pemerintah pusat.
“Begitu SK dari Mendagri turun, kami langsung gerak cepat melantik agar masyarakat Kutai Kartanegara punya pemimpin baru sesegera mungkin,” ujar Rudy Mas’ud.
Dalam sambutannya, Rudy menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyoroti sejumlah isu penting, salah satunya kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat.
Gubernur menyebut masih ada lebih dari Rp100 miliar anggaran perbaikan jalan yang tertahan karena pemblokiran anggaran pusat.
“Jalan kita sudah sangat memprihatinkan. Kami akan segera menghadap Menteri PUPR agar anggaran yang dibintangin bisa dibuka, supaya maintenance jalan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi pelantikannya, Bupati Aulia Rahman menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menggunakan konsep 100 hari kerja, melainkan langsung bekerja sejak hari pertama.
Ia menyebut program prioritas akan langsung dijalankan, karena pemerintahan saat ini merupakan kelanjutan dari program Kukar Idaman yang diberi tajuk baru, Kukar Idaman Terbaik.
“100 hari kerja itu kan konsep Roosevelt. Di Kukar, hari pertama langsung gas kerja,” kata Aulia.
Beberapa program yang akan langsung dilaksanakan antara lain kesehatan gratis dengan sistem berobat cukup menggunakan KTP, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP, serta eskalasi program nelayan produktif dari 25 ribu menjadi 100 ribu penerima.
Aulia menyebut tak perlu menunggu RPJMD baru, karena program prioritas sudah dirancang sebelumnya dan bisa langsung dijalankan menggunakan acuan RPJMD lama dan RPJPD yang masih berlaku.
“Mana-mana yang bisa langsung dijalankan, akan langsung kita laksanakan. Tidak perlu menunggu dokumen baru disahkan,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa pelantikan terkesan mendadak karena undangan baru diterima malam sebelumnya. Hal ini disebabkan kewajiban kepala daerah baru mengikuti retret nasional.
Meski begitu, Aulia memastikan transisi akan berjalan mulus, karena tidak ada gap kebijakan antara periode sebelumnya dan saat ini.
“Pelantikan ini mendadak karena kami harus segera ikut retret. Tapi masyarakat tak perlu khawatir, karena program yang kami bawa ini kelanjutan dari Kukar Idaman, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru,” ujar Aulia.
Mengenai tantangan ke depan, Aulia menyebut bahwa infrastruktur tetap menjadi pekerjaan besar, terutama karena luas wilayah Kukar yang sangat besar. Ia memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp40 triliun dan akan ditangani melalui skema prioritas.
Selain itu, Aulia juga merespons sejumlah isu lokal seperti kebocoran minyak di Sanga-Sanga, air tidak layak konsumsi, serta persoalan rumah warga di Batuwa. Semua laporan tersebut, menurutnya, akan ditelusuri dan ditindaklanjuti segera setelah ia dan wakilnya menyelesaikan masa retret.
“Apapun yang menyangkut masyarakat, segera akan kami tindak lanjuti. Kami tidak ingin lambat merespons persoalan-persoalan yang ada,” katanya.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk menjalin komunikasi terbuka dengan media. Aulia berencana menggelar pertemuan dengan jurnalis lokal dalam waktu dekat, setelah agenda pembekalan kepala daerah selesai.
“Kawan-kawan pers ini penyambung lidah rakyat. Begitu kami pulang dari retret, kami akan duduk bareng untuk diskusi,” ujarnya.
