Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru kelas 10 SMA/SMK/SLB/MA pada tahun 2025, sebagai bagian dari Program Gratispol yang diluncurkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan kesetaraan akses belajar di seluruh daerah.
Bantuan perlengkapan sekolah ini mencakup satu setel seragam nasional (putih abu-abu), sepasang sepatu, satu tas sekolah, serta atribut dan topi. Program ini diprioritaskan bagi siswa baru kelas 10 yang memasuki tahun ajaran 2025/2026, dan akan diperluas cakupannya di tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, pada tahun pertama pelaksanaannya, program ini menargetkan 61.554 siswa penerima manfaat. Pada tahun 2026, program akan menjangkau 129.263 siswa, yang mencakup kelas 10 dan kelas 11 secara bersamaan. Angka tersebut akan terus meningkat seiring penyempurnaan sistem dan alokasi anggaran.
“Seragam yang ditanggung adalah yang nasional. Seragam identitas sekolah masing-masing belum kita bantu karena anggaran masih kita fokuskan ke kebutuhan dasar yang sama untuk semua siswa,” ujar Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Kaltim, Muhammad Awaluddin dalam wawancara usai Jumpa Pers Diskominfo Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025.
Program bantuan ini merupakan bagian dari enam program unggulan Gratispol yang digagas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Gratispol terdiri dari pendidikan gratis (SMA sampai S3), pelayanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, Wi-Fi desa gratis, gratis biaya pengurusan sertifikat rumah untuk MBR, dan umrah gratis bagi penjaga rumah ibadah.
Awaluddin menegaskan, bantuan seragam ini bukan sekadar program simbolik, melainkan bagian dari strategi penguatan hak dasar pendidikan, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Bantuan ini untuk memastikan semua siswa bisa berangkat sekolah dengan kondisi yang setara, dari segi perlengkapan. Ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keadilan dalam proses belajar,” ungkapnya.
Program ini juga menjadi skema pengadaan barang berskala besar yang baru pertama kali dilakukan Pemprov Kaltim. Karena itu, Disdikbud saat ini masih merancang mekanisme teknis dan berkonsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
“Kami tidak mau gegabah. Program ini benar-benar baru. Maka kami pastikan semua proses sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kualitas barang yang disalurkan tetap menjadi prioritas. Meski bantuan ini bersifat gratis, pemerintah ingin memastikan setiap perlengkapan yang diberikan benar-benar layak pakai, tahan lama, dan nyaman untuk digunakan siswa.
“Gratis bukan berarti murahan. Kami ingin anak-anak Kaltim punya perlengkapan yang layak, yang mendukung mereka belajar dengan nyaman dan percaya diri,” tambahnya.
Pemprov Kaltim berharap pelaksanaan program ini dapat menjadi fondasi pemerataan pendidikan di daerah. Dengan langkah ini, tidak ada lagi siswa baru yang tertinggal dari sisi perlengkapan hanya karena hambatan ekonomi. Bantuan seragam juga diharapkan bisa mendorong semangat belajar dan menurunkan angka putus sekolah.
Program Gratispol, termasuk bantuan seragam ini, akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan pemantauan berkala. Pemerintah menargetkan agar setiap kebijakan di sektor pendidikan tidak hanya menjangkau siswa di kota besar, tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran dan daerah 3T.
