Samarinda, natmed.id — Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menyambut positif program pendidikan gratis (gratispol) yang digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Namun, ia menegaskan perlunya payung hukum yang kuat dan transparansi dalam pelaksanaan agar program tersebut tepat sasaran dan manfaatnya merata bagi seluruh warga Kaltim.
Nurhadi yang ditemui usai rapat paripurna DPRD ke-16, Senin, 2 Juni 2025 lalu mengatakan masih banyak pertanyaan teknis dari masyarakat dan anggota DPRD terkait cakupan program ini.
Apakah benar program pendidikan gratis mencakup semua pelajar di Kaltim, atau hanya untuk kelompok kurang mampu? Bagaimana kelanjutan bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan semester 2 hingga 8?.
“Kami berharap program gratispol dikuatkan dengan peraturan daerah (perda) agar payung hukumnya jelas dan anggota DPRD dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Kami juga ingin komunikasi teknis pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas,” ujar Nurhadi.
Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa sekitar 51 persen siswa dari jenjang SMP ke SMA atau SMK belum mendapatkan akses di sekolah negeri, menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan di wilayah ini.
Ketimpangan ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar program pendidikan gratis tidak hanya menjadi janji semu.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim per Maret 2025, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 6,5 persen. Kondisi ini memperkuat urgensi program pendidikan gratis agar pelajar dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kaltim 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun, termasuk anggaran untuk program pendidikan gratis. Meski demikian, Nurhadi menyatakan alokasi anggaran besar harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Saya tekankan bahwa beasiswa dan pendidikan gratis itu berbeda. Beasiswa biasanya memiliki syarat dan barometer tertentu. Sedangkan pendidikan gratis diharapkan berlaku untuk seluruh pelajar tanpa terkecuali,” kata Nurhadi.
Nurhadi juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai mahasiswa aktif yang sudah melewati semester awal. Bagaimana mekanisme dukungan biaya bagi mahasiswa semester 2 sampai 8? Menurutnya, hal ini masih menjadi tanda tanya besar bagi DPRD dan masyarakat.
“Kalau program ini hanya untuk mahasiswa baru, bagaimana dengan mahasiswa yang sudah berjalan studinya? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan kebingungan,” tuturnya.
Pemprov disebutkan sudah membentuk tim transisi untuk mengelola program ini, namun Nurhadi mengaku belum mendapat informasi jelas mengenai peran dan mekanisme tim tersebut.
Selain itu, Nurhadi menekankan pentingnya program pendidikan gratis dalam konteks persiapan Kalimantan Timur menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia berharap generasi muda Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang layak dan peluang kerja yang luas agar tidak tersisih oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Kita harus pastikan anak-anak kita di Kaltim tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga kualitas pendidikan yang memadai dan kesempatan kerja yang baik, terutama menjelang IKN,” ujarnya.
Nurhadi juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri di Kaltim agar mampu bersaing dengan sekolah swasta yang selama ini menjadi pilihan utama orang tua karena kualitasnya lebih baik meski berbayar.
Menurutnya, program pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu sekolah negeri agar seluruh siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kalau pendidikan gratis tapi kualitasnya rendah, sama saja bohong,” tegas Nurhadi.
Dengan dukungan DPRD yang kuat dan komitmen pemerintah provinsi, Nurhadi optimistis program pendidikan gratis ini bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kaltim serta membantu mengurangi ketimpangan sosial.
