Samarinda, Natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak percepatan perbaikan jalan provinsi di wilayah terpencil yang rusak. Panjang infrastruktur yang butuh perbaikan masih mencapai 168 kilometer hingga Mei 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Apansyah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah pelosok. Meski di kawasan terpencil, infrastruktur jalan menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi III mendorong pak gubernur agar membangun seluruh infrastruktur jalan. Ini sangat penting karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” kata Apansyah usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025.
Apansyah menyebut rencana pembangunan jalan dalam tiga tahun ke depan harus menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh, seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan kawasan perbatasan. Ia mengingatkan, meski sebagian besar jalan provinsi sudah mantap, masih banyak daerah yang tertinggal secara aksesibilitas.
“Kalau di Mahulu itu, sedikit-sedikit bermasalah. Begitu rusak, lama penanganannya. Ini yang jadi konsentrasi kami karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan Apansyah sejalan dengan data terbaru dari Dinas PUPR-PERA Kaltim. Hingga Mei 2025, kondisi kemantapan jalan provinsi mencapai 82,21 persen. Dari total 931 kilometer jalan, sekitar 763 kilometer sudah mantap, sementara 168 kilometer lainnya masih dalam kondisi rusak atau belum memenuhi standar.
Sejumlah ruas jalan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota dan masih menghadapi berbagai kendala, terutama sistem drainase yang tidak memadai. Hal ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang kerap berulang setiap musim hujan.
Untuk mengejar target kemantapan 85 persen pada akhir 2025, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di seluruh provinsi.
Apansyah menekankan bahwa anggaran besar tersebut harus menyentuh wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya jalan-jalan strategis yang sudah baik.
“Program prioritas harus menyentuh semua daerah. Dari Samarinda sampai Kutai Barat, bahkan koneksi jalan ke Bontang juga sedang kita dorong. Harus merata,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi rencana pembangunan jalan tol dari Samarinda ke Bontang yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun menurutnya, pembangunan jalan non-tol tetap harus mendapat perhatian utama karena lebih menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
“Tol Bontang-Samarinda itu penting. Tapi jalan penghubung antardesa, antarwilayah, itu juga harus dibenahi. Jangan sampai akses antarperkampungan lebih susah dari tol,” tambahnya.
Tanggapan Apansyah mempertegas bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim bukan hanya soal angka kemantapan, tapi soal pemerataan akses dan dampaknya pada kehidupan warga.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan jalan, terutama di daerah yang selama ini tertinggal. Tujuannya, agar pembangunan benar-benar menyeluruh dan berkeadilan.
