Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur (PUPR & Pera Kaltim) Aji Muhammad Fitra Firnanda membeberkan berbagai program strategis yang saat ini sedang dijalankan.
Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kaltim, Dinas PUPR menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas jalan menjadi program dengan alokasi anggaran terbesar.
Hal ini tak lepas dari pentingnya aksesibilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, serta mobilitas masyarakat di daerah-daerah pelosok.
“Pekerjaan jalan menjadi yang paling besar. Anggarannya mulai dari Rp20 miliar dan itu diprioritaskan untuk membuka konektivitas ke wilayah Mahakam Hulu. Target kami adalah meningkatkan kemantapan jalan dari 82 persen menjadi 85 persen,” jelas Fitra belum lama ini.
Tak hanya membangun akses baru, PUPR juga fokus pada peningkatan kondisi jalan eksisting agar lebih mantap dan aman dilalui.
Wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi secara fisik juga akan menjadi perhatian khusus dalam perencanaan infrastruktur ke depan.
Selain jalan, sektor air bersih juga menjadi fokus Dinas PUPR & Pera. Karena kewenangan pemerintah provinsi berada di level regional, maka pembangunan sistem penyediaan air minum diarahkan pada proyek lintas kabupaten/kota.
Salah satu yang kini tengah diprioritaskan adalah proyek air bersih di Bontang. Selain itu, rencana pembangunan sistem air minum di Kecamatan Long Kali yang akan menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
“Saat ini kami sedang fokus untuk proyek Bontang. Tahun depan, rencananya pembangunan fisik untuk Long Kali akan dimulai. Proyek ini cukup strategis karena menyuplai dua kabupaten sekaligus,” jelasnya.
Sementara, untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Fitra mengaku belum ada rencana konkret dalam waktu dekat.
Sebab, masih menunggu proses kajian dan penyusunan perencanaan yang lebih matang. Tak ketinggalan, program rehabilitasi rumah tidak layak huni juga menjadi agenda penting Dinas PUPR & Pera dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.
Program ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim dengan rata-rata 100 hingga 150 unit rumah per daerah yang akan direhabilitasi setiap tahunnya.
“Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah layak huni adalah hak dasar warga, dan kami bantu wujudkan itu secara bertahap,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Aji Muhammad Fitra Firnanda menegaskan bahwa PUPR Kaltim tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Pendekatan pembangunan yang inklusif, merata, dan berbasis kebutuhan lokal menjadi prinsip utama yang terus dijaga dalam pelaksanaan program-program ini.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menyentuh daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh. Pemerataan itu penting, karena pembangunan sejatinya adalah untuk seluruh masyarakat,” tandasnya.
