
Kukar, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji dijadwalkan menggelar dialog dengan siswa-siswi SMA dan SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Agenda ini untuk menyerap aspirasi para pelajar, terutama terkait pendidikan, peluang beasiswa, serta kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja maupun perguruan tinggi setelah lulus.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kukar Dendy Irawan Fahrizal mengungkapkan bahwa dialog ini masuk dalam rangkaian Gerakan Salat Subuh Berjemaah yang akan dihadiri Gubernur Kaltim.
“Menurut rundown dari provinsi, setelah Salat Subuh berjemaah akan ada audiensi atau dialog dengan perwakilan siswa kelas XII SMA sederajat di Kukar,” ujar Dendy, Jumat, 7 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud akan menjelaskan kebijakan pendidikan gratis yang sedang diterapkan di Kalimantan Timur.
Salah satu poin utama yang akan dibahas adalah skema pendanaan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar provinsi.
“Pembahasannya kemungkinan akan fokus pada pendidikan, bagaimana nasib siswa setelah lulus, serta kepastian biaya pendidikan mereka, baik di Kaltim maupun di luar daerah,” jelas Dendy.
Selain itu, program pendidikan gratis yang diusung Pemprov Kaltim juga bersinergi dengan Beasiswa Kukar Idaman, program unggulan Pemkab Kukar yang telah berjalan selama empat tahun terakhir.
“Beasiswa Kukar Idaman akan terus berlanjut hingga 2026, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD,” tambahnya.
Program ini mencakup dua kategori utama, yakni Beasiswa Tuntas dan Beasiswa Stimulan. Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat sudah mencapai 8.050 orang, melampaui target awal yang ditetapkan Pemkab Kukar sebanyak 6.100 orang.
“Meski target sudah tercapai, program ini tetap dibuka hingga 2026 untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dan mahasiswa Kukar,” ujarnya.
Dendy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Salah satu tantangan yang perlu disikapi adalah perbedaan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program pendidikan provinsi dan kabupaten.
“Ketika program dari provinsi sudah menyasar semua segmen, kabupaten/kota harus menyesuaikan strategi untuk segmen yang belum terakomodasi. Misalnya, terkait batas usia bagi penerima beasiswa S2 dan S3, karena di Kukar masih ada warga yang belum bisa terfasilitasi akibat batas usia yang diterapkan,” papar Dendy.
Ia berharap dialog ini dapat menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah dan siswa, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan generasi muda di Kukar.
“Melalui dialog ini, pemerintah ingin memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang jelas terhadap pendidikan, baik dalam hal beasiswa, kesiapan masuk perguruan tinggi, maupun peluang kerja setelah lulus,” pungkasnya. (Adv)