Bontang, Natmed.id – DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah kota (pemkot) melalukan audit secara menyeluruh terhadap PT LBB, anak perusahaan Perumda AUJ Bontang.
Desakan wakil rakyat ini karena PT LBB menunggak gaji 32 karyaman selama tiga bulan. Perseroan tersebut juga mengabaikan kontribusi tetap mereka kepada Pemkot Bontang senilai Rp451 juta dalam tujuh bulan terakhir.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan keuangan PT LBB.
Menurutnya, perusahaan dengan pendapatan bulanan Rp600 hingga Rp800 juta seharusnya mampu membayar gaji karyawan tepat waktu.
Namun, realita yang terjadi justru menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam mengatur anggaran secara efektif.
“LBB seharusnya dikelola oleh profesional yang kompeten. Dengan pendapatan sebesar itu, tidak masuk akal jika gaji karyawan tertunda hingga dua sampai tiga bulan secara berulang,” tegas Andi Faizal belum lama ini.
Menindaklanjuti kasus tersebut, Andi Faizal mendesak agar Wali Kota Bontang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT LBB.
Menurutnya, pemerintah kota perlu bertindak cepat dengan melibatkan inspektorat atau badan pengawas untuk melaksanakan audit terhadap kondisi perusahaan.
Hal ini, katanya, bertujuan mengidentifikasi akar masalah yang menghambat pengelolaan keuangan LBB. “Pemkot, dalam hal ini wali kota perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT LBB,” ujarnya.
Andi Faizal juga menyarankan agar hasil evaluasi nantinya diikuti dengan tindakan korektif. Mulai dari pembinaan hingga sanksi peringatan bagi pihak manajemen.
Bila diperlukan, katanya, langkah tersebut bisa berujung pada penggantian pimpinan perusahaan guna memulihkan kepercayaan publik dan memastikan hak-hak karyawan terjamin.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan PT LBB yang terus terdengar, menjadi alasan tambahan bagi DPRD untuk mendesak audit.
Andi Faizal menegaskan bahwa status PT LBB sebagai badan usaha milik daerah perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran..
“Audit pertanggungjawaban yang jelas harus segera dilakukan, mengingat status LBB sebagai badan usaha yang bertanggung jawab kepada negara,” jelasnya.
Menurut politikus Parta Golkar itu, laporan dari masyarakat terkait ketidakberesan tersebut menjadi indikator perlunya langkah serius dari Pemkot Bontang.
Dengan audit yang menyeluruh, ia berharap agar masalah keuangan LBB bisa segera teratasi dan kesejahteraan karyawan dapat terjamin.
