Samarinda, Natmed.id – Masyarakat Kota Samarinda sampaikan keluhan terkait akses internet dan pengelolaan anak yatim kepada Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim pada kegiatan reses.
Dalam acara reses bersama Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono masyarakat Kota Samarinda suarakan keluhan mereka kepada Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pertemuan ini berlangsung di daerah Biawan, sekitar perumahan Guru Udin, Samarinda, pada Jumat malam (20/10/2023).
Dalam keluhan pertama, Nidya menyoroti perlunya tanggapan cepat dari Pemerintah Kota Samarinda, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
“Jadi ini permintaan masyarakat di daerah Biawan, khususnya di RT 14, memohon kepada Pemerintah Kota Samarinda, terutama Diskominfo, untuk menambah titik wifi,” ungkapnya.
Nidya juga menekankan penambahan titik wifi menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian warga mengalami hambatan dalam mengakses pekerjaan dan informasi seperti beasiswa akibat keterbatasan jaringan.
Lebih lanjut, Nidya menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi-lokasi dengan akses wifi gratis.
“Perlunya penambahan titik wifi, perpanjangan jam akses, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah-daerah yang memiliki akses wifi gratis,” jelasnya.
Terhadap keluhan kedua, Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (DPD Ikaparti) Kota Samarinda periode tahun 2021-2026 menegaskan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan anak yatim dan piatu.
“Penanganan anak yatim dan piatu, khususnya oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Sosial, harus segera dilakukan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Dinas Sosial harus menyediakan layanan yang mencakup informasi mengenai mekanisme pengaduan, sehingga data anak yatim dan piatu dapat terkelola dengan baik, dan program-program bantuan yang sesuai dapat disusun.
Keluhan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses internet yang lebih baik dan juga perhatian yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus.
