Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyambut peluncuran program Gratispol sebagai momentum penting dalam membangun masa depan Benua Etam yang lebih cerdas dan berdaya saing.
Ia menilai program ini tidak hanya realisasi janji kampanye gubernur dan wakil gubernur. Namun, sebagai implementasi dari amanah konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi awal dari perwujudan misi besar yang sejak awal disuarakan oleh pak gubernur dan pak wakil gubernur. Gratispol ini bukan cuma janji, tapi bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap rakyat Kalimantan Timur,” ujar Sapto Setyo Pramono, di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Senin, 21 April 2025.
Wakil Ketua Fraksi Golkar itu mengapresiasi bahwa Gratispol tidak hanya menargetkan pendidikan dasar dan menengah. Tetapi, menjangkau pendidikan tinggi bahkan sampai jenjang strata dua (S2) dan strata tiga (S3).
Hal ini, menurutnya, menandai komitmen serius Pemprov Kaltim dalam menyusun fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
“Kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertulis di Pembukaan UUD 1945, maka pendidikan harus diakses oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dan ini yang sedang diwujudkan. Gratispol menjadi jembatan untuk itu,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah memastikan program ini masuk dalam skema pembangunan yang terencana dan sistematis.
Untuk itu, DPRD Kaltim akan segera membahas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan oleh gubernur sebagai acuan arah pembangunan hingga lima tahun ke depan.
“RPJMD ini akan jadi dasar dari semua kebijakan. Kita akan bentuk pansus, dan waktunya sekitar tiga bulan sampai Agustus. Di situ nanti kita bahas secara rinci, bagaimana visi-misi pak gubernur bisa diadopsi penuh,” paparnya.
Dalam pembahasan RPJMD nanti, Sapto menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan daerah dan pusat.
Sinkronisasi dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) milik Presiden Prabowo Subianto menjadi keharusan. Tujuannya agar arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tapi tetap dalam kerangka pembangunan nasional.
“RPJMD ini harus jadi jembatan antara visi-misi daerah dengan agenda nasional. Dan kita di Komisi II siap untuk mengawal proses ini sampai tuntas, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Kaltim,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak akan hanya menjadi pengamat, tetapi akan aktif mengawal pelaksanaan Gratispol secara berkelanjutan.
Termasuk dalam hal efisiensi anggaran, validasi data penerima manfaat, hingga evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang dituju oleh para peserta program.
“Bukan hanya akses yang penting, tapi juga mutu. Kita akan mendorong agar hanya institusi pendidikan yang punya akreditasi yang dilibatkan, dan juga memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang tertinggal karena urusan birokrasi,” terang Sapto.
Sebagai penutup, pria kelahiran 1981 itu menyatakan bahwa langkah besar ini harus disambut oleh seluruh komponen masyarakat dan lembaga negara di Benua Etam.
Karena Gratispol, menurutnya, adalah bentuk keberpihakan negara terhadap generasi muda, yang tidak hanya butuh ruang untuk belajar. Namun, juga butuh keadilan untuk bermimpi.
“Kita ingin semua anak Kaltim punya kesempatan yang sama. Pendidikan tidak boleh jadi beban, tapi harus jadi jembatan untuk masa depan. Itu yang sedang kita bangun bersama,” tandasnya.
