Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji telah menggelar rapat di Jakarta dengan Komisi II DPRD Kaltim dan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim.
Seno Aji menuturkan, hasil pertemuan bahwa pihaknya menginginkan partisipasi masyarakat lokal dan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN.
“Pada dasarnya adalah kita ingin keterlibatan masyarakat lokal dan pengusaha lokal dalam hal pembangunan IKN,” terangnya.
Seno Aji mengatakan jika melihat dari sisi pemerintahan, pihaknya membutuhkan koridor IKN seluas 256.000 hektare yang nantinya akan menjadi provinsi baru, kemudian dipimpin oleh kepala daerah atau gubernur dan melibatkan DPRD.
“Melihat dari sisi pemerintahan sebaiknya dalam koridor IKN 256.000 hektare yang kemudian dipimpin oleh kepala daerah atau setingkat gubernur dan juga melibatkan DPRD,” ucap Seno Aji saat ditemui awak media di kantornya, Senin (20/12/2021).
Selain itu, ada 56.000 hektare di Provinsi IKN, yang nantinya akan dikelola badan otoritas yang ditunjuk langsung oleh presiden.
“Karena melihat dari konstituen masyarakat yang ada di dalam IKN di mana 256 ribu hektare itu, kemungkinan sekitar 300 ribu warga kita akan berpindah ke IKN, maka kami berharap itu bisa disuarakan oleh Pansus nantinya. Sehingga kita bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat yang baru di provinsi IKN tersebut,” terang Seno Aji.
Lanjutnya, mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa makanan maupun material untuk pembangunan IKN, pihaknya akan menyarankan pansus menggunakan produk lokal terlebih dahulu.
Produk lokal dalam hal ini adalah ketua kelompok petani yang sudah bekerja dan sudah mempersiapkan, nanti kekurangannya akan didatangkan dari luar, agar para petani dan peternak Kaltim sejahtera.
Begitu juga untuk pembangunannya, Seno Aji berharap kontraktor lokal turut ikut serta dalam pembangunan IKN, sehingga pembangunan konstruksi dilakukan oleh pengusaha lokal dengan kepastian kualifikasi.
Selain itu, diharapkan juga dengan adanya pansus dapat mendengarkan suara rakyat, karena partisipasi Kaltim dapat menjadi ujung tombak untuk memperluas dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang putra putri daerah bisa terlibat.
“Tapi yang jelas kita sangat berharap Pansus ini mendengarkan suara rakyat karena partisipasi Kaltim ini bisa menjadi ujung tombak Kaltim untuk memperbesar atau menguatkan Indonesia terutama putra-putra daerah Kaltim bisa terlibat dalam nasional,” pungkasnya.
