Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra memberikan peringatan keras terkait memudarnya marwah pemerintah dan aparat keamanan di mata publik.
Fenomena kriminalitas yang kini dilakukan secara berani dan terang-terangan di ruang terbuka dianggap sebagai sinyal bahaya bahwa hukum tidak lagi memiliki daya tawar yang menakutkan bagi masyarakat yang merasa terdesak.
Samri menilai, rentetan peristiwa mulai dari penembakan hingga aksi pembunuhan sadis yang terjadi di wilayah hukum Samarinda menunjukkan adanya keberanian luar biasa dari para pelaku yang seolah menantang eksistensi aparat.
Dalam analisisnya, Samri menyoroti bagaimana media sosial menjadi cermin pudarnya rasa segan masyarakat terhadap simbol-simbol negara.
Ia mencermati bahwa pejabat publik kini kehilangan wibawanya karena kerap menjadi objek kritik tajam hingga penghinaan secara masif.
“Masyarakat sekarang seolah sudah tidak punya rasa takut lagi, mereka berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Lihat saja di media sosial, mulai dari tingkat Wali Kota sampai Presiden pun sekarang berani diolok-olok oleh masyarakat secara terbuka. Rasa hormat itu sudah luntur,” ungkapnya.
Menurut Samri, keberanian untuk melanggar aturan secara terbuka sering kali berakar dari rasa frustrasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan ketimpangan keadilan.
Ketika rakyat merasa negara tidak hadir dalam kesulitan mereka, maka aturan hukum cenderung diabaikan demi mencari jalan pintas atau meluapkan kekecewaan.
Kejadian kriminal di tempat umum menunjukkan masyarakat tidak lagi mempedulikan respon cepat dari aparat keamanan. Fenomena penghinaan terhadap pemimpin di jagat maya dianggap sebagai bentuk hilangnya marwah lembaga negara secara sistemik.
Samri berpendapat wibawa hanya bisa tegak jika rakyat merasa terlindungi dan disejahterakan oleh sistem yang ada.
Sebagai penutup, Samri mendesak agar para pemangku kebijakan tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum yang kaku, tetapi juga melakukan pendekatan nurani.
Ia meminta pemerintah dan aparat untuk mengevaluasi mengapa masyarakat sampai pada tahap senekat ini dalam melanggar hukum.
“Pemerintah dan aparat harus introspeksi diri. Mengapa rakyat sampai senekat ini? Jangan-jangan karena mereka merasa tidak ada lagi tempat untuk mengadu atau merasa keadilan memang tidak berpihak pada mereka,” tegasnya.
