Samarinda, Natmed.id – Usai Orasi Ilmiah dalam rangkaian Dies Natalis Ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur, dan menandatangani prasasti peresmian Gedung Kampus 2 UNU Kaltim, serta meninjau Kampus 2 UNU di Jalan APT Pranoto, Rapak Dalam Samarinda Seberang.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim dan bupati/walikota di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa(2/11/2021).
Rapat dihadiri Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Nahak Rudolf, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, dan jajaran Forkopimda Kaltim, serta bupati/walikota se-Kaltim.
Tiga hal penting yang menjadi agenda utama Rapat Wakil Presiden RI dengan jajaran Forkopimda Kaltim dan bupati/walikota se Kaltim, yakni pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi, penanggulangan dan penanganan Covid-19.
Saat ini, ujar Wapres, salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi dalam optimalisasi kinerja pemerintahan serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
“Dan saya mendapatkan mandat dari presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi,” kata Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang diwujudkan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam memantapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan presiden agar tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota.
“Sehingga pelayanan kita berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli (pungutan liar),” ungkapnya.
Walaupun diakuinya, MPP saat ini sudah ada daerah yang sedang berproses bahkan terlaksana sepenuhnya, namun ada yang masih belum sama sekali.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.
“Bantuan sosial sifatnya untuk perlindungan hidup, sedangkan peningkatan taraf dan kualitas hidup melalui pemberdayaan,” jelasnya lagi.
Ia mengaku sangat bersyukur saat ini sudah banyak pelaku usaha (UMKM) yang bangkit dan terus bergerak, sehingga pemerintah berkewajiban membina, mendorong bahkan membuka pasar bagi produk-produk UMKM.
Dia juga menjelaskan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi (pemberdayaan ekonomi) di tengah pendemi Covid-19 harus mensinergikan seluruh sektor dengan melibatkan masyarakat.
“Pandemi ini memaksa kita untuk berupaya kembali membangkitkan segala sektor perekonomian dan sendi sosial agar pulih dari dampak Covid-19,” jelasnya.
Wapres mengapresiasi pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam vaksinasi Covid-19 juga penanganannya secara keseluruh cukup baik.
Penurunan dan pelandaian Covid-19 ditandai penurunan level, semakin memacu terjadinya mobilitas cukup tinggi.
“Namun tetap waspada. Dan testing, tracing, treatmant dan vaksinasi peduli lindungi harus diperketat, guna menghindari lonjakan kasus seperti diberbagai negara, seiring perekonomian mulai bergerak dan tumbuh,” harapnya.
