Samarinda, Natmed.id – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti tidak jelasnya nasib ratusan usulan reses yang disampaikan anggota dewan.
Dari total lebih dari 300 usulan, hanya 161 yang masuk sebagai kesepakatan internal DPRD. Namun hingga kini, rincian mana saja yang akan diakomodasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum pernah dijelaskan secara detail.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut aspirasi langsung dari masyarakat.
Ia menekankan bahwa proses penyaringan usulan seharusnya tetap menjaga substansi utama, bukan sekadar memangkas angka.
“Yang 161 itu semuanya mewakili aspirasi masyarakat, tapi sampai hari ini belum ada penjelasan detail dari pemprov soal apa saja yang benar-benar diakomodir. Ini yang kami pertanyakan, karena menyangkut kepercayaan publik, ” ujarnya, Kamis 2 April 2026.
Pimpinan DPRD telah menerima informasi bahwa minggu ini akan ada pembicaraan lanjutan dengan pihak eksekutif.
Komisi I berharap pertemuan tersebut mampu memberikan kejelasan mengenai prioritas perangkat daerah serta alasan di balik kemungkinan pengurangan usulan.
“Kami berharap proses komunikasi politis ini dijalankan secara serius. Kalau memang ada pengurangan, substansi aspirasi masyarakat jangan sampai hilang. Itu yang penting,” harapnya.
Ketidakjelasan sikap pemprov berisiko membuat DPRD terlihat berbohong kepada masyarakat. Sebab, aspirasi yang disampaikan warga melalui reses bisa saja tidak terakomodasi tanpa alasan transparan.
“Kalau misalnya 161 diperas menjadi sekian tapi tidak menafikan aspirasi masyarakat, silakan. Yang tidak boleh adalah kita setuju, tapi saat reses berikutnya kita bilang tidak bisa diakomodir. Itu merusak kredibilitas DPRD,” terangnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pemaparan pemprov terkait prioritas perangkat daerah.
“Pemerintah hanya menyampaikan secara umum. Mana yang prioritas, mana yang masuk kewenangan provinsi, mana yang tidak itu tidak jelas. Padahal ini penting agar kami tidak mendorong usulan yang sebenarnya bukan kewenangan provinsi,” jelasnya.
Kondisi keuangan daerah memang sedang tidak ideal, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan menghilangkan aspirasi warga tanpa komunikasi yang transparan.
Ia menilai bahwa sinergi antara DPRD dan eksekutif harus berjalan dalam kerangka yang jelas, aspirasi masyarakat dihargai, sementara kewenangan dan visi misi pemerintah tetap dijalankan.
“Ini soal sinkronisasi. DPRD menjalankan fungsi representasi masyarakat, pemerintah menjalankan visi misi. Jangan ada yang memaksakan, tapi juga jangan ada yang menghapus aspirasi tanpa alasan kuat.”
Komisi I meminta pimpinan DPRD menindaklanjuti dialog dengan pemprov dalam satu minggu ke depan. Harapannya, ada penjelasan rinci mengenai prioritas perangkat daerah dan kejelasan nasib seluruh usulan reses.
“Ini proses kolaborasi, pimpinan yang harus mengorkestrasi agar DPRD dan eksekutif bisa berjalan beriringan dalam penyusunan RKPD dan dokumen perencanaan daerah lainnya,” pungkas Salehuddin.
