Samarinda, Natmed.id — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Iswandi menegaskan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat direalisasikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah menuntut adanya perencanaan yang lebih matang dan inovatif dalam menentukan program pembangunan. Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti kegiatan Musrenbang di Kecamatan Samarinda Ulu.
Menurut Iswandi, kondisi fiskal saat ini membuat banyak usulan berpotensi tidak terakomodasi jika hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pola pikir yang lebih cerdas dan fleksibel dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa, 3 Januari 2026.
“Keterbatasan fiskal membuat tidak semua usulan bisa dibiayai APBD, sehingga dibutuhkan pola pikir yang lebih cerdas dan fleksibel dalam mencari sumber pendanaan,” ujar Iswandi, Selasa 3 Februari 2026.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber alternatif. Di antaranya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta kerja sama dengan pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan.
Iswandi pun mendorong adanya forum lanjutan yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas prioritas pembangunan secara detail. Ia mengusulkan agar lurah se-Kecamatan Samarinda Ulu bersama tujuh anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat duduk bersama untuk memilah usulan yang ada.
“Perlu dibahas satu per satu. Tentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa dibiayai melalui APBD kota, mana yang diusulkan ke provinsi, dan mana yang bisa melibatkan dunia usaha,” terangnya.
Ia menilai, sinergi dan kolaborasi antar pihak menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Menurutnya, kemandirian daerah serta kreativitas dalam mencari solusi menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal.
“Intinya, kita harus mampu berdiri sendiri dan tidak terus bergantung,” katanya.
Selain itu, Iswandi juga menekankan agar pelaksanaan Musrenbang lebih efektif dengan menitikberatkan pada substansi pembahasan. Ia menginginkan forum tersebut tidak dipenuhi agenda seremonial, melainkan fokus pada permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat.
“Tidak perlu terlalu banyak formalitas. Yang utama adalah membahas solusi atas usulan warga,” tutupnya.
