Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Politik

Di Dalam atau Luar Pemerintahan, Legislator PDIP Wajib Jadi Penyeimbang

3 Februari 2026
in Politik
A A
Di Dalam atau Luar Pemerintahan, Legislator PDIP Wajib Jadi Penyeimbang

Teks: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) saat Ngopi Bareng bersama media (Natmed.id/Aminah)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – PDIP memposisikan seluruh kader legislatifnya menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sikap ini ditegaskan di tengah menguatnya sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah, termasuk polemik bantuan pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memicu gesekan antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa konsep oposisi dalam politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah dan fungsi parlementer sebagai alat kontrol kekuasaan.

“Oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer. Dalam ideologi Pancasila, fungsi parlementer adalah sebagai penyeimbang,” kata Hasto saat Ngopi Bareng Sekjen PDIP bersama media, Senin 2 Februari 2026, di Kantor DPD PDIP Kaltim, Samarinda.

Posisi penyeimbang tidak hanya berlaku ketika partai berada di luar pemerintahan. Bahkan ketika berada di dalam koalisi sekalipun, anggota legislatif tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

“Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif tetap wajib menjalankan fungsi kontrol. Kekuasaan itu tends to corrupt. Karena itu, tetap diperlukan check and balances,” tegasnya.

Hasto menjelaskan bahwa sikap politik PDIP di daerah sangat bergantung pada peta politik masing-masing wilayah. Di daerah yang PDIP menjadi bagian dari pemerintahan, seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, kader legislatif PDIP justru didorong untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan.

“Di Kutai Kartanegara, PDIP berada di dalam pemerintahan kabupaten. Maka fungsi anggota legislatif adalah memberikan dukungan melalui politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan,” ujarnya.

Namun, dukungan tersebut, kata Hasto, tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik terhadap kebijakan yang berpotensi bermasalah atau menyimpang dari kepentingan rakyat.

Sikap kritis PDIP bukanlah sikap oportunistik, melainkan konsistensi ideologis partai. Ia mencontohkan penolakan PDIP terhadap kebijakan impor pangan meskipun berada penuh di dalam pemerintahan pada periode 2014 dan 2019.

“Kami menolak kebijakan impor pangan karena kami memilih kedaulatan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi nasional,” tegasnya.

PDIP akan terus memperjuangkan arah pembangunan nasional yang berpijak pada ideologi partai. “Partai dipimpin oleh ideologi dan platform untuk memperjuangkan Indonesia yang berdaulat, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkas Hasto.

Tags: Hasto KristiyantoPdip 2026Pendidikan Gratispoll
natmed

natmed

Baca Juga

Wali Kota Pantau Progres Sekolah Rakyat Jatim 3

Sukri Nilai Polemik Gratispol Akibat Benturan Janji Politik dan Regulasi

27 Februari 2026
3.2k
64 Ribu Warga Kaltim Terdampak Penonaktifan PBI BPJS, Dinsos dan BPS Sinkronkan Data

Rudy Mas’ud Tegaskan Gratispol Hanya untuk Warga Kaltim dan Mahasiswa Reguler

9 Februari 2026
3.2k
PDIP Kritik Ketidakpastian Hukum dan Politik yang Tekan Investasi Nasional

PDIP Kritik Ketidakpastian Hukum dan Politik yang Tekan Investasi Nasional

4 Februari 2026
3.2k
PDIP Tegaskan MBG Harus Menjadi Program yang Aman dan Bergizi bagi Anak Bangsa

PDIP Tegaskan MBG Harus Menjadi Program yang Aman dan Bergizi bagi Anak Bangsa

3 Februari 2026
3.2k
Next Post
DPRD Kaltim Minta SOP Ketat Usai Jembatan Mahakam Ulu Kembali Ditabrak

DPRD Kaltim Minta SOP Ketat Usai Jembatan Mahakam Ulu Kembali Ditabrak

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.