Samarinda,Natmed.id– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim hari ini melaksanakan pertemuan bersama dengan Komite SMA Negeri 10 Samarinda dan beberapa alumni serta tokoh masyarakat di lingkungan sekolah.
Beberapa hari lalu sempat beredar kabar yang menyebut pihak Yayasan Melati melakukan pembongkaran Asrama milik SMAN 10 Samarinda di Jalan HMM Rifaddin.
Pertemuan hari ini pihak SMAN 10 menyampaikan aspirasi serta tuntutan mereka kepada Komisi IV.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub menyerap semua masukan yang disampaikan pada saat rapat di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (8/6/2021).
“Pertama itu pihak komite sekolah menginginkan kalau PPDB nanti akan tetap berlangsung,” kata Rusman.
Karena mau bagaimanapun keadaannya, penerimaan siswa baru harus tetap terlaksana, meski saat ini persoalan masih belum menemukan titik terang.
Selain itu, Komite SMAN 10 juga ingin pemindahan terhadap siswa yang berada di dalamnya itu jangan sampai terjadi.
“Karena dari SMAN 10 masih ingin tetap berada di sana sampai betul-betul pemerintah menyiapkan fasilitas pengganti di lokasi yang baru,” jelasnya.
Kalau dilihat dari fasilitasnya di sana itu memang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Bahkan ruangannya saja tidak memadai.
“Di sana tidak ada tempat salat. Tidak ada tempat upacara dan lain sebagainya. Fasilitas masih sangat minim,” ucapnya.
Dikatakannya, bahwa pembahasan pada rapat tadi Rusman hanya mementingkan kepentingan siswa yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Dalam berlangsungnya pembelajaran kenyamanan juga harus diberikan. Bagaimana bisa tenang bila fasilitasnya saja tidak terpenuhi.
“Pada dasarnya, ini masih dalam situasi belum layak untuk ditempati. Tapi kenapa kok malah disuruh pindah,” paparnya kepada awak media.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim H Jawad Sirajuddin membeberkan kemungkinan akan mengadakan pertemuan kembali bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
“Besok Komisi IV berencana menggelar RDP, dan saya berharap pihak terkait harus hadir dalam rapat nanti. Karena ini sangat penting. Saya pribadi meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi untuk hadir besok,” pintanya.
Menurutnya, persoalan ini dalam waktu satu dua hari ke depan itu sudah menentukan keputusan.
“Karena ini sudah berlarut lama sekali, bahkan sampai sekarang. Tapi belum juga menemukan titik terang. Sebentar lagi anak kita akan memasuki tahun ajaran baru. Saya tidak mau hanya karena hal seperti ini akan menimbulkan kendala baru,” tukas Jawad.
Jawad kembali menyampaikan permintaannya, untuk Komisi IV kalau besok ada utusan ataupun diwakilkan sebaiknya lakukan langkah tegas.
“Usir saja yang menjadi perwakilan. Harus kepala dinas yang hadir langsung, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat sesegera mungkin temukan titik terangnya,” tegasnya.
