Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Komisi ll DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja membahas pembukaan tempat wisata dan tempat hiburan. Hal ini dipicu banyaknya keluhan yang diterima Pemerintah Kota Bontang terkait tempat wisata yang tak kunjung mendapatkan izin kembali beroperasi.
Rapat dihadiri Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) pada Selasa, (16/6/2020) di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang lantai 2.
H Rustam, Ketua Komisi ll DPRD Bontang membuka rapat tersebut menjelaskan pembukaan tempat parawisata dapat membangun perekonomian di Bontang. Untuk itu, ia berharap ada standar operasional prosedur (SOP) apa yang harus diberlakukan. Sebab yang ditakutkan jika dibuka kembali, justu dapat membuat klaster baru. Maka itu diperlukan penerapan dan solusi yang tepat.
Namun, Kadisporapar Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono tidak mau cepat mengambil kesimpulan. Pasalnya, yang memiliki wewenang mengambil keputusan terkait pembukaan pariwisata adalah Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bontang.
“Walaupun kita sudah zero positif, namun hingga saat ini status Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota Bontang belum di cabut, jadi masih perlu dipertimbangkan,” kata Bambang dalam RDP tersebut.
Ia melanjutkan sektor pariwisata berbeda dengan sektor lain. Sebab, sektor pariwisata sendiri diperlukan perhatian khusus yang harus ditaati para wisatawan apabila sektor pariwisata sudah dibuka. Hal itu untuk menghindari adanya klaster baru yang terkonfirmasi dari sektor pariwisata.
“Sangat berbeda dengan sektor yang lain, kalo ada klaster baru dari sektor pariwisata, maka akan berpengaruh pada promosi yang sudah kita lakukan. Itu akan memunculkan rumor yang tidak enak, sehingga membuat wisatawan tidak akan datang lagi ke destinasi yang ada di Kota Bontang,” paparnya.
Kendati demikian, pihaknya saat ini sedang menunggu hasil keputusan dari Disporapar Kaltim terkait mekanisme protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam fase relaksasi di sektor pariwisata.
“Nanti kami akan ada video conference dari provinsi yang mengundang semua Disporapar kabupaten/kota yang ada di Kaltim untuk mensosialisasikan protokol kesehatan di sektor pariwisata,” ucapnya.
Akan tetapi, pihaknya akan mengambil langkah cepat, segera memberikan sosialisasi kepada semua para pelaku usaha dibidang pariwisata. Agar ketika sektor pariwisata sudah dibuka, protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal.
“Kemungkinan Senin atau Selasa depan kami akan mengundang teman-teman yang memiliki sektor pariwisata. Karena kalau menunggu dari provinsi mungkin agak lama. Tapi secara garis besarnya kami sudah paham. Nanti itu kita sosialisasikan. Kita buat kesepakatan dan meminta komitmen kepada teman-teman yang memiliki sektor pariwisata untuk bisa mematuhi protokol kesehatan jika sudah kembali beroperasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II, DPRD Kota Bobtang, Suharno meminta kepada OPD terkait untuk maksimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masa relaksasi dalam keadaan pandemi Covid-19.
“Belakangan ini setelah Kota Bontang dinyatakan zero positif, penduduk sudah mulai membludak dimana-dimana, ni butuh sosialisasi yang tuntas agar tidak terjadi yang namanya gelombang kedua,” pungkasnya.
