Samarinda, Natmed.id — Ketua Tim Pengelola Pendidikan Gratispol Provinsi Kalimantan Timur (TP2G Kaltim) Bohari Yusuf mengimbau seluruh perguruan tinggi di Kaltim untuk lebih responsif dan aktif menjalin koordinasi.
Ia menekankan pentingnya pelaporan cepat apabila terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan program Gratispol, agar seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat terlayani secara optimal.
Menurut Bohari, TP2G telah turun langsung melakukan sosialisasi ke sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Muhammadiyah (Unmu) di Balikpapan dan Samarinda.
Kegiatan tersebut melibatkan ketua jurusan serta ketua program studi sebagai upaya memastikan informasi tersampaikan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Bohari Yusuf saat memberikan pengarahan kepada pimpinan kampus di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 2 Februari 2026.
“Kami sengaja bertemu langsung dengan para kaprodi dan ketua jurusan. Intinya, jika ada kendala, jangan dulu disebarkan ke luar. Sampaikan ke kami, pasti ada solusi,” ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa saat ini, jumlah mahasiswa penerima manfaat Gratispol telah mencapai kurang lebih 24 ribu orang. Namun demikian, ia menyayangkan adanya beberapa keluhan yang justru menjadi isu besar, meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan total penerima program.
“Kadang hanya satu atau dua orang yang mengeluh, tapi gaungnya bisa mengalahkan suara lebih dari 24 ribu penerima. Padahal kebanyakan masalahnya bersifat teknis dan sebenarnya mudah ditangani,” ujarnya.
Bohari juga menekankan pentingnya validasi dan pendataan mahasiswa secara menyeluruh. Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) jumlah mahasiswa di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai sekitar 120 ribu orang. Namun, data yang tercatat dalam sistem TP2G saat ini baru mencakup sekitar 50 ribu mahasiswa aktif.
“Kami khawatir masih ada mahasiswa yang belum terdata. Jangan sampai ada yang terlewat. Arahan Gubernur jelas, semua mahasiswa yang memenuhi syarat wajib diakomodir,” jelasnya.
Ia menambahkan, program Gratispol memprioritaskan mahasiswa yang memiliki KTP Kaltim. Sementara itu, mahasiswa dari luar daerah hanya dapat menerima bantuan bersifat stimulan, sepanjang anggaran masih mencukupi.
Lebih lanjut, Bohari meminta seluruh perguruan tinggi segera menyerahkan data lengkap mahasiswa, baik yang menerima maupun yang belum menerima Gratispol. Data tersebut diperlukan untuk keperluan evaluasi serta perhitungan anggaran sesuai instruksi Gubernur Kaltim, dengan batas waktu penyerahan hingga 10 Februari.
“Jika data sudah final dan SK telah diterbitkan, maka proses pencairan dana bisa langsung dilakukan. Saat ini sudah terbit 25 SK dan tinggal tiga SK lagi,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan terkait sistem, Bohari menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis, seperti akun yang tidak dapat diakses atau terjadinya pendaftaran ganda, sejatinya dapat diselesaikan melalui proses reset sistem, asalkan dilaporkan secara resmi.
“Jangan buru-buru menyimpulkan sistem bermasalah. Laporkan saja, nanti kami lakukan reset. Banyak kasus terjadi karena data dobel atau mahasiswa pernah mendaftar di tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa penerima Gratispol tidak diperbolehkan menerima beasiswa lain secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap penerima diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan ganda dan siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran.
Lebih lanjut, ungkap Bohari total anggaran Pendidikan Gratispol tahun ini mencapai Rp1,4 triliun. Ia berharap anggaran tersebut dapat terserap sepenuhnya dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.
“Jangan sampai ada mahasiswa yang seharusnya menerima tapi justru terlewat, lalu anggarannya dikembalikan. Komitmen pemerintah sudah jelas, semua yang memenuhi syarat harus mendapatkan haknya,” tutupnya.
