Samarinda, Natmed.id – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Wali Kota Samarinda Andi Harun membuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk periode 2025-2029.
Kegiatan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun tujuannya mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas pencegahan serta kesiapsiagaan.
Andi Harun menekankan pentingnya dokumen rencana ini. Sebab, berdasarkan kajian risiko bencana Kota Samarinda 2022-2026 menyebut banjir, tanah longsor, dan kebakaran paling sering terjadi.
“Perubahan iklim menambah tantangan yang kita hadapi dalam penanggulangan bencana,” ujar Andi Harun, Senin (20/5/2024).
Ia berharap dokumen yang disusun dapat mempermudah koordinasi antarinstansi dan menjadi panduan strategis bagi SKPD Kota Samarinda.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso melaporkan bahwa terdapat tujuh jenis bencana yang menjadi perhatian utama BPBD. Bencana itu termasuk banjir, tanah longsor, dan kebakaran lahan hutan.
Ketiga bencana ini sering terjadi dan menjadi prioritas dalam rencana penanggulangan bencana Samarinda 2022-2026.
Suwarso juga menyebut bahwa indeks kesiapsiagaan bencana Samarinda saat ini merupakan yang terendah di Kalimantan Timur. Dengan demikian, penyusunan dokumen ini menjadi sangat krusial.
Dokumen rencana penanggulangan bencana 2025-2029 akan melanjutkan kerja tim Universitas Mulawarman yang menyusun rencana penanggulangan bencana tahun 2022.
“Dengan dokumen ini, kita berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi semua pihak terkait dalam menghadapi bencana di masa depan,” kata Suwarso.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Samarinda dalam menghadapi risiko bencana, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memberikan panduan strategis yang jelas untuk penanggulangan bencana di Kota Tepian.
