Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau proses pembebasan lahan di segmen Pemuda dan segmen Ruhui Rahayu Kelurahan Temindung Permai, Senin (24/6/2024).
Proyek tersebut merupakan upaya Pemkot Samarinda dalam mengendalikan banjir yang sering melanda Kota Tepian.
Andi menyampaikan bahwa tahap pertama dari pembebasan lahan ini mencakup 151 unit rumah yang sudah diberi penanda cat merah. Tahap kedua akan melibatkan 53 unit rumah yang saat ini masih menunggu anggaran dari APBD Perubahan 2024.
“Proses pembebasan lahan ini memang memakan waktu karena penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) harus dilakukan secara independen,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mengatasi masalah banjir, terutama dengan cara pengelolaan Sungai Karang Mumus.
Ia juga berterima kasih kepada Pj Gubernur Akmal Malik dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Provinsi Kaltim yang terus bersinergi dengan Pemkot Samarinda.
“Pemprov selalu ingin turun membantu pemkot. Kami selalu berusaha bersinergi terutama dengan PUPR agar pengendalian banjir bisa berjalan sesuai harapan,” kata Andi.
Wali Kota Andi Harun menjelaskan total anggaran ganti rugi pembebasan lahan tahap pertama sekitar Rp17,1 miliar untuk 151 rumah. Sementara, tahap kedua diperkirakan membutuhkan Rp39,7 miliar.
Ia berharap pembongkaran mandiri oleh warga bisa selesai pada 28 Juni 2024, sehingga material yang masih layak pakai bisa dimanfaatkan kembali.
“Estimasi pembongkaran mandiri sampai tanggal 28 bulan ini. Kami berikan kesempatan bagi pemilik untuk memanfaatkan material yang masih bagus,” jelasnya.
Kabid SDA Dinas PUPR Pera Kaltim Runandar menambahkan bahwa setelah pembongkaran selesai, akan ada tiga alat berat yang masuk untuk melakukan normalisasi sungai di segmen Ruhui Rahayu Gelatik.
“Kami akan menormalisasi sungai dengan mengangkut dan membersihkan area yang ada sesuai desain lebar sungai sekitar 40 meter,” kata Runandar.
Ia juga menjelaskan bahwa area permukiman yang dibebaskan mencapai 200-300 meter. “Pemkot sudah membersihkan masalah sosialnya, kami masuk untuk normalisasi,” tutup Runandar.
Program ini diharapkan dapat mengurangi banjir secara signifikan, meskipun masih ada beberapa area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Andi Harun berharap masyarakat bisa bersabar dan mendukung upaya bertahap yang dilakukan pemerintah.
“Saya berharap masyarakat bisa bersabar dan mendukung upaya ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun, masalah banjir bisa kita atasi dengan baik,” pungkasnya.
