Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Perumdam Tirta Kencana sebagai perusahaan milik daerah tak hanya memiliki tanggung jawab bisnis, tetapi juga fungsi sosial yang melekat kuat.
Ia menyebut bahwa peran pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih bagi warga kurang mampu, menjadi mandat utama yang tak bisa diabaikan.
“Kalau kita bicara soal fungsi pelayanan, maka Perumdam tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai entitas bisnis secara mainstream. Karena di situ ada tanggung jawab sosial, termasuk subsidi kepada warga miskin dan pemenuhan hak dasar masyarakat,” jelas Andi Harun, di Halaman Parkir Kantor Perumdam, Senin 14 April 2025.
Ia mencontohkan bahwa salah satu indikator kemiskinan ekstrem adalah ketiadaan akses air bersih.
Dalam hal ini, Perumdam harus hadir dan mengambil peran langsung dengan menyambungkan layanan air ke rumah-rumah warga tersebut, yang tentunya tanpa biaya bagi mereka. Beban biaya tersebut diambil dari laba atau modal Perumdam itu sendiri.
Tak hanya itu, warga kurang mampu juga diberikan keringanan berupa pemakaian air gratis hingga 10 kubik per bulan.
Maka dari itu, kata Andi Harun, secara regulasi, Perumdam memang tidak dirancang untuk mengejar keuntungan besar, melainkan menjalankan fungsi layanan yang humanis.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa terlalu menekankan pelayanan tanpa perhitungan finansial yang matang justru berisiko merugikan keberlangsungan perusahaan daerah itu sendiri.
“Kalau orientasinya hanya layanan dan tidak berhitung, bisa-bisa perusda kita kolaps. Dari mana mereka akan menutup biaya operasional?” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kemampuan manajemen Perumdam dalam membuat kalkulasi yang seimbang antara kemampuan pasar dan ketahanan keuangan perusahaan.
Wali Kota juga merinci tiga skema pembiayaan yang bisa dijalankan untuk menopang pengembangan layanan air bersih.
Pertama adalah dukungan dari anggaran pemerintah, baik dari APBD kota maupun bantuan provinsi dan pusat.
Kedua, pembiayaan melalui sindikasi perbankan yang harus dipertimbangkan secara cermat.
“Boleh untung kecil, yang penting jangan rugi,” katanya.
Skema ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga atau investor. Namun menurutnya, kerja sama seperti ini pun tidak bisa gegabah.
Harus dipastikan bahwa hasil produksi air dari IPA yang dibangun benar-benar terserap pasar.
Jika tidak, Perumdam akan menanggung beban operasional besar karena biaya pengolahan air tetap berjalan meski tidak ada konsumen yang menyerap.
“Oleh karena itu, saya minta kepada direksi dan dewas agar setiap rencana pembangunan IPA juga diiringi riset pasar. IPA-nya boleh jadi, tapi kalau jaringan pipanya belum ada, kita juga harus investasi ke sana,” paparnya.
Yang paling utama, lanjut dia, pastikan masyarakat siap menyerap airnya. Kalau market-nya ada, tak masalah kita keluar modal lebih di awal.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa selain masyarakat umum, sektor industri juga harus menjadi perhatian dalam strategi pengembangan Perumdam ke depan.
Ditekankannya, sektor ini bisa menjadi konsumen potensial yang dapat menyerap produksi air dalam skala besar, sekaligus memperkuat keberlanjutan finansial perusahaan daerah.
“Kita berharap Perumdam Tirta Kencana mampu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjaga keberlanjutan bisnisnya secara seimbang dan berkelanjutan,” tutupnya.
