Paser,Natmed.id – Pemerintah berencana mulai memindahkan 3.250 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Ribuan ASN itu meliputi pegawai negeri sipil (PNS) serta personel TNI dan Polri.
“Jumlah ASN yang akan kita pindahkan ke IKN sebelumnya mencapai 4.000 bahkan 6.000 jika kita memperhitungkan TNI dan Polri,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) di Kabupaten Paser, Selasa (5/4/2024)
Menurutnya, jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN lebih sedikit daripada rencana awal itu karena menyesuaikan kebutuhan penempatan eselon di tiap kementerian. Proses tersebut sedang dalam tahap persiapan dan akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.
Lebih lanjut Azwar Anas menyatakan, penempatan ribuan ASN tersebut juga menyesuaikan ketersediaan tempat tinggal yang tersedia. Hingga kini, proses pembangunannya masih dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami akan menyesuaikan jumlah ASN yang dipindahkan dengan ketersediaan tempat tinggal yang tersedia yang saat ini sedang dipercepat oleh Kementerian PUPR,” jelas mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur ini.
Menteri Anas juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 1.740 unit hunian untuk para ASN yang akan dipindahkan dari 37 Kementerian/Lembaga.
“Saat ini, setiap kementerian/lembaga sedang menyiapkan sumber daya manusia yang akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan yang diperlukan di IKN,” katanya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa para ASN yang dipindahkan dan bekerja di IKN akan mendapatkan tunjangan khusus. Besaran dan masa pemberlakuannya akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Tahapan pemindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan dalam lima fase. Tahap awal yang berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2024 akan fokus pada pembangunan miniatur penyelenggaraan pemerintahan dan persiapan upacara bendera pada 17 Agustus 2024.
Tahap kedua akan berlangsung mulai Oktober hingga November 2024 dengan agenda pemindahan lebih lanjut. Proses pemindahan ini diharapkan akan memperkuat infrastruktur dan layanan pemerintahan di IKN serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat di wilayah tersebut.
