Samarinda, Natmed.id – Target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa LKPD bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Ini menjadi alat yang sangat penting, tidak hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan,” ujarnya di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Selasa 31 Maret 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai konsisten menjaga independensi dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi BPK yang selama ini menjalankan fungsi secara independen, profesional, dan objektif. Ini sangat penting dalam mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Penyusunan LKPD 2025 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Kami berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini penting agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat,” tegasnya.
Ia menilai proses audit oleh BPK harus dipandang sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar formalitas tahunan.
“Ini bukan hanya informasi, tetapi menjadi bagian dari peningkatan kualitas sistem penganggaran dan penguatan pengendalian internal pemerintah daerah,” jelasnya.
Gubernur juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang dinilai semakin konsisten dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kami mengapresiasi kabupaten/kota yang terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar tindak lanjut rekomendasi tidak berlarut-larut dan dilakukan secara terukur.
“Kami berpesan agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti tepat waktu dan terukur,” katanya.
Di tengah upaya mempertahankan opini WTP, Rudy menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh sekadar menjadi target administratif, melainkan harus sejalan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Target kami hanya satu, tahun ini bisa WTP lagi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
