Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Arfan menyatakan bahwa meningkatnya intensitas banjir di provinsi tersebut akibat kerusakan hutan di wilayah Bontang dan sekitarnya. Kawasan hutan yang kini mengalami fase kritis dinilai dampak dari pembukaan lahan skala besar oleh perusahaan tambang.
“Sudah gundul hutan itu, jadi apa yang mau disampaikan? Sudah hujan sedikit, banjir lagi,” ujarnya Arfan saat diwawancarai di Kantor DPRD Kaltim Samarinda, Senin, 26 Mei 2025.
Pernyataan itu merupakan tanggapannya terhadap kegiatan penghijauan di area bekas konsesi tambang milik PT Indominco Mandiri yang juga digelar hari itu. Meski menyambut baik kegiatan penghijauan tersebut, Arfan menekankan pentingnya pengawasan dan komitmen jangka panjang untuk pemulihan ekosistem.
Menurutnya, banjir yang terus berulang menunjukkan hilangnya kemampuan hutan di wilayah Bontang dan sekitarnya untuk menyerap air hujan. Kondisi ini semakin meresahkan dan merugikan warga. Hal ini seperti yang disampaikan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu.
“Paling tidak Bontang bisa jadi selotan,” ucap Arfan sembari menyatakan agar penanganan banjir menjadi prioditas dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ia berharap kondisi lingkungan yang memburuk menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan sektor swasta, khususnya perusahaan tambang.
Lebih lanjut, Arfan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang. Sebab, menurutnya, banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal. Untuk mengawal reklamasi, ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan reklamasi, termasuk pelibatan masyarakat dan pemantauan independen.
“Jangan hanya sekali tanam lalu ditinggal. Harus ada tanggung jawab berkelanjutan,” tegasnya.
Arfan mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup dan instansi teknis terkait memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program reklamasi. Selain itu, memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai rencana.
Ia menyatakan bahwa kerusakan hutan dan lahan berkontribusi terhadap cepatnya kerusakan infrastruktur jalan. Ia mengamati bahwa banyak ruas jalan penghubung antardaerah di Kutai Timur dan Bontang rusak parah akibat tidak adanya penahan air alami. Jalan yang seharusnya menopang mobilitas justru menjadi tidak layak akibat limpasan air yang tidak tertahan.
Ia juga menyebut bahwa aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan turut memperparah kerusakan. Hal ini sudah lama dikeluhkan warga, dan bahkan berpotensi menimbulkan aksi protes masyarakat. Menurutnya, perlu ada pengaturan lalu lintas kendaraan tambang agar tidak merusak jalan umum yang dibangun dari anggaran publik.
Kerusakan lingkungan, menurut Arfan, tidak bisa dipisahkan dari model ekonomi ekstraktif yang masih mendominasi di Kaltim. Ia mendorong agar pemprov mulai memikirkan strategi transisi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan. Namun, juga sektor yang lebih berkelanjutan seperti kehutanan sosial, pertanian organik, dan ekowisata.
Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kaltim kehilangan tutupan hutan seluas 28.633 hektare sepanjang tahun 2023. Jumlah ini menempatkan Kaltim di posisi ketiga provinsi dengan deforestasi tertinggi di Indonesia, setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Dengan kondisi tersebut, Arfan menegaskan bahwa penanganan degradasi lingkungan tidak bisa hanya menjadi urusan sektor kehutanan, melainkan harus menjadi agenda strategis lintas sektor.
“Kalau kita tidak serius sekarang, generasi selanjutnya yang akan membayar kerusakannya,” tutupnya.
